Kembangkan Pangan Lokal Sorgum, Antisipasi Krisis Pangan

Kembangkan Pangan Lokal Sorgum, Antisipasi Krisis Pangan

Sorgum sangat potensial dibudidayakan dan dikembangkan secara nasional, karena karakteristik tanaman sorgum tahan terhadap kekeringan, memiliki keunggulan dari aspek gizi dan aspek ekonomi.


Demikian disampaikan Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Rinna Syawal saat menjadi narasumber pada acara Webinar Bimbingan Teknis dan Sosialisasi (BTS) yang diselenggarakan Propaktani – Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Rabu (14/09/2022).


Rinna lebih lanjut menjelaskan bahwa pengembangan tanaman sorgum sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait antisipasi ancaman krisis pangan. Salah satunya dengan meningkatkan produksi komoditas pangan dan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah.


"Sorgum menjadi salah satu komoditas pangan yang potensial menjadi alternatif pangan yang dapat mensubtitusi pangan impor seperti gandum, mengingat tantangan dan dinamika pangan global seperti terjadinya pembatasan ekspor pangan oleh banyak negara harus diantisipasi" ujar Rinna.


Sebagai alternatif pangan sumber karbohidrat, pengembangan sorgum juga tidak terpisahkan dari pengembangan penganekaragaman pangan untuk mengantisipasi krisis pangan. Hal ini disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan berbeda. Dia mengatakan, pihaknya memegang tanggungjawab penting dalam upaya penganekaragaman pangan mengingat salah satu tugas kedeputian di NFA adalah penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Namun demikian, Arief menegaskan bahwa upaya penganekaragaman pangan ini memerlukan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak terkait.


"Dengan adanya semangat bersama mengantisipasi ancaman krisis pangan ini, kita mesti hand in hand, tidak bisa sendiri. NFA mendorong semua komoditas pangan yang tumbuh di negeri ini, termasuk sorgum, agar dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat," ujar Arief.


Webinar yang bekerja sama dengan Propaktani ini diikuti secara daring oleh 206 peserta yang berasal dari BPTP, Bappeda, OKKPD dan masyarakat umum.

Berita Terkait