Upaya pengendalian fluktuasi harga pangan yang dilakukan pemerintah perlu merambah mulai dari tingkat produsen sampai konsumen. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong pola penanganan terhadap depresiasi harga di tingkat produsen perlu dibedakan dengan penanganan saat terjadi melejitnya harga di tingkat konsumen.
Menurut Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, tatkala harga di produsen sedang menurun, maka langkah mobilisasi stok ke daerah yang defisit dan lebih membutuhkan, dapat dilakukan pemerintah. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat menyerap stok berlebih dari petani untuk dijadikan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD).
“Intinya kita memberikan pola, kalau harganya murah di tingkat produsen kita lakukan FDP (Fasilitasi Distribusi Pangan). Kalau terlalu tinggi di tingkat konsumen, kita lakukan GPM (Gerakan Pangan Murah), di samping juga bantuan pangan dan lain sebagainya," papar Ketut dalam rapat koordinasi pengendali inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, pada Senin (14/10/2024).
"Langkah penyerapan oleh pemda juga sangat bagus. Di Jateng, BUMD sudah mulai menyerap bawang merah untuk CPPD. Ini agar bisa ditiru oleh provinsi maupun kabupaten/kota lainnya, sehingga pemda memiliki CPPD yang relatif wajar dan sekaligus bisa sebagai pengendali harga di wilayah masing-masing,” sambungnya.
Deputi Ketut mencontohkan adanya upaya bersama yang dilakukan NFA bersama stakeholder yang mampu mengungkit secara gradual terhadap indeks harga bawang merah di tingkat produsen melalui strategi FDP. “Kita bantu naikkan secara perlahan dengan langkah FDP bawang merah. Ini memang peran dari pemerintah yang harus mengupayakan menstabilkan kembali, sehingga harga bawang merah di tingkat produsen akan kembali mendekati minimal ke harga acuan pembelian di tingkat produsen,” katanya.
Lebih lanjut, FDP bawang merah telah terlaksana sebanyak 43,6 ton dengan menyasar ke wilayah antara lain Kalimantan Timur, Jakarta, Jawa Barat hingga Sulawesi Tengah. Dengan penerapan FDP ini dapat memberi eskalasi yang positif bagi harga bawang merah di tingkat produsen. Dalam catatan NFA, harga rerata nasional bawang merah di tingkat produsen pada 1 September yang lalu masih tercatat di Rp 14.340 per kilogram (kg) dan harga rerata nasional pada 12 Oktober mulai merangkak naik di Rp 16.470 per kg.
“Selanjutnya kami meminta teman-teman pemda, kami sudah berkirim surat kepada seluruh provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan penyerapan penyerapan cabai di wilayah atau di kantor masing-masing. Ini sebagai bukti negara hadir pada saat harga cabai di tingkat produsen jatuh. Ini penting kita lakukan sebagaimana yang dilakukan Kementerian Perdagangan bersama pemda untuk mengadakan pasar di kantor masing-masing, sehingga pegawai bisa bantu melakukan penyerapan,” ucap Ketut.
Terakhir, Deputi NFA Ketut turut meminta Perum Bulog terus mengoptimalkan penyerapan beras dalam negeri, terlebih masih ada wilayah yang mengalami harga Gabah Kering Panen (GKP) lebih rendah dibandingkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) seperti yang ditetapkan NFA. Terkait stok Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) di Bulog yang ada sekitar 79 ribu ton dan umur simpannya makin mendekati batas maksimal, Ketut bilang diperlukan program penyalurannya. Ke depannya CJP akan kembali didistribusikan ke peternak mandiri dan jika memungkinkan dapat pula menyasar ke pabrik pakan.
#BadanPanganNasional #NationalFoodAgency #Bapanas #NFA #PanganKuatIndonesiaBerdaulat #KetahananPangan #RapatInflasi #FluktuasiPangan #Kolaborasi
