BANDUNG - Penguatan sektor peternakan sapi perah guna mendukung peningkatan produksi susu nasional, menjadi salah satu upaya strategis dalam memperbaiki gizi masyarakat, mencegah stunting, serta meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Hal tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Koperasi Peternakan Sapi Bandung Utara (KPSBU) di Kabupaten Lembang dan Desa Susu Ciater di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Kamis (21/11/2024).
Dalam kunjungan ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, mendorong percepatan penerbitan regulasi sebagai payung hukum kewajiban Industri Pengolahan Susu (IPS) dalam menyerap susu dari peternak lokal. Selain itu, kementerian terkait diharapkan dapat memperkuat pendampingan, fasilitasi, dan pelatihan bagi peternak agar produk susu yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan IPS.
“Ke depan kita komisi IV akan mendorong kepada pemerintah untuk mengeluarkan regulasi yang berpihak ke masyarakat, seperti perusahaan tidak bisa 100% melakukan impor, harus ada peraturan tertentu, bahwa dia harus menyerap susu peternak lokal kita.” kata Titiek
Ketua Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa penguatan sektor peternakan sapi perah memiliki dampak besar, tidak hanya untuk mendukung gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi susu, tetapi juga untuk mendukung kemandirian energi berbasis biogas yang berasal dari limbah peternakan.
Selain itu juga penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan idle di perkebunan dan kehutanan untuk ditanami rumput pakan hijauan. “Kerja sama antara sektor peternakan dengan Kementerian Kehutanan dan Perhutani dalam bentuk perhutanan sosial dan Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) menjadi langkah strategis untuk mendukung ketersediaan pakan yang berkualitas,” kata Titiek.
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani, yang turut mendampingi kunker tersebut mengatakan pentingnya memastikan keberlanjutan usaha peternak lokal melalui optimalisasi serapan susu oleh industri pengolahan susu (IPS). “Kebijakan penggunaan mekanisme rafaksi harga menjadi solusi agar seluruh produksi susu peternak lokal dapat terserap oleh IPS tanpa ada yang ditolak,” ujar Rachmi.
Adapun Badan Pangan Nasional juga turut mendorong penyerapan susu kemasan merek dalam negeri melalui Program GENIUS (Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi Untuk Siswa), dengan memberikan kudapan tinggi protein hewani kepada siswa, sejak tahun 2023 yang telah dilaksanakan di 152 SD di 50 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi dengan target penerima manfaat sebanyak 25 ribu siswa, Sedangkan pada tahun 2024 menyasar 92 SD di 30 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi dengan jumlah target penerima manfaat 17 ribu siswa
Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah merancang program kemitraan dengan swasta dan koperasi peternak untuk meningkatkan populasi sapi perah nasional. Rencana ini melibatkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025 tanpa menggunakan anggaran negara (APBN).
Kunjungan ini menegaskan komitmen bersama antara DPR RI, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional serta pihak terkait lainnya untuk mempercepat peningkatan produksi susu nasional. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan peternak lokal, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat Indonesia.
———————————————————
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
