JAKARTA – Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audiensi dengan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA). Tim Stranas PK mengusung 15 aksi pencegahan korupsi yang salah satunya terkait dengan penguatan kolaborasi dan sinergitas Badan/BUMN dengan BUMD di sektor pangan.
"Dua tahun sebelumnya kami ada 15 aksi, salah satu aksi terkait dengan sinergisitas BUMD. Hari ini kami coba diskusi dengan teman-teman di Badan Pangan Nasional. Kira-kira area yang bisa kami dorong (apa saja)," ucap Koordinator Harian Stranas PK Didik mengawali diskusi yang diselenggarakan di Kantor NFA, Jakarta pada Kamis (13/3/2025).
"Nah kalau yang tahun lalu, kami masuk di isu pengelolaan sampah. Jadi kami bantu koordinasikan pengelolaan sampah, supaya pembiayaannya tidak terlalu memberatkan teman-teman di pemerintah daerah," terang Didik.
Untuk diketahui, Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) terdiri dari 5 kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Staf Presiden, dan KPK sebagai koordinator Timnas PK.
Dari itu, Timnas PK menetapkan aksi pencegahan korupsi setiap 2 (dua) tahun sekali melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Timnas PK tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026 pada 12 Februari 2025. Salah satunya berupa output penguatan kolaborasi dan sinergitas Badan/BUMN dengan BUMD di sektor strategis yakni pertambangan, pengelolaan sampah, minyak gas, dan pangan.
Dalam forum tukar gagasan hari ini, Plt Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy meneguhkan bahwa selama ini NFA telah banyak bekerjasama dengan BUMD di berbagai daerah. Pelbagai program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diinisiasi NFA tentunya banyak melibatkan BUMD di daerah yang disasar.
"Jadi kami sudah merintis dengan membangun kios-kios pangan di setiap kabupaten/kota. Rencana pengembangan ke depan bisa dikerjasamakan dengan BUMD. Kemudian ada FDP (Fasilitasi Distribusi Pangan), ini juga yang melaksanakannya BUMD dengan anggaran kita," papar Sarwo.
"Lalu GPM (Gerakan Pangan Murah) yang diinisiasi Badan Pangan Nasional dengan dinas pangan di daerah, itu juga sering melibatkan BUMD. Oleh karena itu, BUMD sangat diharapkan dapat pula mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), misalnya beras. Kalau di pusat sudah ada Bulog," lanjutnya.
Selanjutnya Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengelaborasi pandangannya bahwa peran BUMD sebagai enabler stabilitas mulai dari hulu hingga hilir, penting untuk diperkuat. Ketut bilang BUMD di Jakarta bisa jadi kiblat bagi pemerintah daerah lainnya.
"Hal yang perlu kita kejar dulu mungkin lebih ke peran BUMD. Artinya lihat contohnya di Jakarta yang sudah punya beberapa BUMD, khususnya di bidang pangan. Jakarta dengan Food Station-nya itu bisa mengendalikan harga dan inflasi. Mereka bisa mengukur berapa pasokan normalnya. Begitu pasokan menurun, mereka akan mulai berhati-hati," urai Ketut.
"Nah kita dorong teman-teman di provinsi lain memiliki hal yang sama. Badan Pangan Nasional tatkala ada intervensi pengendalian ke pasar seperti FDP dan GPM, bisa dilakukan oleh BUMD. Kemudian sebagai stabilisator, tatkala harga rendah, BUMD datang ke petani dan peternak di daerahnya untuk menyerap. Tatkala harga tinggi di konsumen, BUMD juga datang untuk menstabilkan. Ini peran yang harus kita perkuat," paparnya.
Sebagai informasi, NFA sepanjang tahun 2024 telah memasifkan GPM hingga mencapai 9.547 kali di 38 provinsi dan 480 kabupaten/kota. Sementara FDP sepanjang 2024 mempunyai realisasi mencapai 750 ton yang terdiri dari berbagai pangan pokok strategis. Tahun ini FDP ditargetkan dapat menyentuh 1.000 ton.
Deputi NFA Ketut turut mengungkapkan kekhawatirannya apabila BUMD belum mampu berperan banyak, bisa saja mengundang oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencari keuntungan secara sepihak saja.
"Ini karena kalau BUMD tidak bergerak di area yang perlu stabilisasi ini, maka hiduplah oknum-oknum tadi, seperti oknum pedagang yang mencari untung begitu. Mereka lihat BUMD di daerahnya lemah, maka kita disikat dengan harga naik," bebernya.
"Dengan Stranas PK hari ini, tentu kami mengapresiasi karena bisa membantu lebih mendorong ke pemerintah daerah. Bagaimana membentuk concern di pangan. Bagaimana produk pangan hasil petani lokal bisa dikendalikan, bisa dijaga, sehingga BUMD mampu jadi pahlawan di sana," tutup Ketut.
Ditemui terpisah, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi juga menghaturkan dukungannya terhadap inisiasi Tim Stranas PK yang ingin membantu memperkuat ekosistem pangan nasional. Arief menuturkan upaya penguatan BUMD oleh pemerintah daerah akan seiring sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang berkomitmen mengoptimalkan produksi dalam negeri.
"Target swasembada pangan yang digagas Bapak Presiden Prabowo Subianto itu memang harus secara gotong royong kita wujudkan. Mulai dari pemerintah pusat dengan BUMN-nya lalu pemerintah daerah dengan BUMD-nya. Semua perlu dilibatkan agar swasembada cepat tercapai dan Indonesia berjaya," tandasnya.
Dalam forum diskusi hari ini dihadiri juga oleh Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri Yudia Ramli; Tenaga Ahli Stranas PK Sudrajat; Tenaga Ahli Stranas PK Juhanah; Tenaga Ahli Monev Stranas PK Sjahril Sangaji; Direktur SPHP NFA Maino Dwi Hartono; Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani; Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto, dan Inspektur NFA Imron Rosjidi.
—————————————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
070/R-NFA/III/2025
13 Maret 2025
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
