Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) atau lebih sering disebut Food Loss and Waste (FLW) telah diluncurkan beberapa waktu lalu untuk Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 yang akan menjadi acuan bagi para pihak dalam melakukan upaya penyelamatan susut dan sisa pangan.
Keberhasilan penanganan SSP memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. dari hulu ke hilir bersama sektor pentahelix ABCGM (Academics, Business, Community, Government, and Media), baik di pusat maupun daerah.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nita Yulianis saat menjadi narasumber pada Peluncuran Buku Best Practices Penanggulangan Susut dan Sisa Pangan dan Apresiasi Pemerintah Daerah dalam Komitmen Penyelamatan Pangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) di Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Nita menyebutkan bahwa kerja sama lintas sektor menjadi kunci penting dalam penanggulangan permasalahan ini. “Kepala Badan Pangan Nasional dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa sinergi pentahelix sangat penting untuk menjaga komitmen bersama mengatasi susut dan sisa pangan Ini. Berbagai pihak, pemerintah, akademisi, petani, pelaku usaha, distributor, ritel, hotel, restoran, katering, hingga konsumen akhir, harus berperan aktif dalam upaya mencegah dan mengurangi susut dan sisa pangan,” tegasnya.
Lebih lanjut juga dipaparkan upaya Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) untuk Pencegahan Pengurangan Susut dan Sisa Pangan melalui dua pendekatan “Badan Pangan Nasional melakukan dua pendekatan mencegah terjadinya pemborosan pangan, melalui penetapan kebijakan dan sosialisasi, promosi dan advokasi kepada seluruh pihak dan elemen masyarakat, serta memfasilitasi aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan” sebut Nita.
Penanganan SSP telah menerapkan pendekatan piramida penyelamatan pangan dengan prioritas utama pada pencegahan dan pengurangan. Setelah itu, upaya redistribusi makanan dilakukan dengan mendonasikan makanan surplus kepada bank pangan atau organisasi penyelamatan pangan untuk didistribusikan kepada para penerima manfaat setelah dipastikan memenuhi keamanan pangan.
"Badan Pangan Nasional telah memulai upaya penyelamatan sejak tahun 2022 di tingkat pusat (uji coba Jabodetabek), dilanjutkan di 12 provinsi (2023), dan pada tahun 2024 bertambah menjadi 15 provinsi," ujar Nita.
Sementara itu Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas Jarot Indarto yang membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa penyelamatan pangan dapat dilakukan dalam praktek keseharian.
“Kita masih menghadapi tantangan serius terhadap susut dan sisa pangan yang berdampak pada berbagai macam aspek kehidupan, kami berharap melalui buku Best Practices Penanggulangan Susut dan Sisa Pangan ini menjadi pemantik lebih luas lagi didalam pengelolaan dan penyelamatan SSP”
Direktur Pangan dan Pertanian Bappenas tersebut juga mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah melakukan kegiatan-kegiatan nyata didalam pengelolaan SSP, diharapkan kedepannya upaya yang telah dilakukan menjadi inspirasi bagi daerah lain didalam mengadopsi praktek-praktek baik didalam pengelolaan SSP.
Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada 12 provinsi (Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimatan Timur, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Sumatera Utara, dan Lampung) dan 14 kabupaten/kota (Semarang, Kendari, Samarinda, Cirebon, Balikpapan, Bontang, Prabumulih, Kebumen, Berau, Kutai Kartanegara, dan Bogor) yang berkomitmen dalam upaya penyelamatan pangan dengan mengeluarkan kebijakan daerah.
