Jakarta – Pemenuhan pangan bagi masyarakat menghadapi tantangan karena karakteristik produk pertanian yang dihasilkan belum merata antarwaktu dan antarwilayah. Karena itu, dibutuhkan pengelolaan logistik pangan yang efektif untuk menjamin ketersediaan bahan pangan dengan biaya logistik yang efisien. Untuk itu, upaya ini harus dilakukan bersama-sama stakeholder terkait, baik dari dunia usaha seperti BUMN atau swasta.
Hal ini disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP), dalam sambutannya yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Momon Rusmono dalam acara virtual discussion Pokja DKP dengan tema “Penguatan Sistem Logistik Pangan Nasional” di Jakarta, Kamis (11/6).
Peran dari sistem distribusi pangan menjadi penting mengingat disparitas harga pangan daerah yang surplus dan defisit ini masih cukup lebar, terlebih Indonesia terdiri 17 ribu pulau, tentu perlu upaya lebih kuat untuk membangun suatu sistem logistik pangan.
"Menyongsong new normal ini kita harus mengembangkan sistem logistik pangan, dan hari ini kita bersama para anggota Pokja DKP membahas strategi penguatan sistem logistik pangan nasional," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi yang juga selaku Sekretaris DKP.
Agung mengungkapkan, sistem logistik pangan nasional yang kuat harus bertumpu pada empat strategi, yaitu peningkatan produksi, perbaikan sistem distribusi, pengembangan kelembagaan dan mendorong konsumsi pangan lokal.
Ditambahkan Agung, Kementan mengupayakan peningkatan produksi pada wilayah defisit agar distribusinya tidak terlalu berat. Selain itu, kita bersama-sama membangun perbaikan distribusi pangan.
“Kelembagaan distribusi pangan harus diperkuat dan dikelola oleh BUMN sebagai national hub dan BUMD sebagai regional hub yang dilakukan dengan pengendalian bersama oleh stakeholder terkait” jelas Agung.
Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatan tersebut menyampaikan pihaknya membentuk klaster BUMN pangan yang fokus pada komoditas tertentu sebagai respon terhadap situasi dan perkembangan ketahanan pangan global dan nasional,
“Kami telah menyusun strategi jangka panjang BUMN pangan, yang pertama kita lakukan membentuk klaster tersebut,” ujarnya.
Khusus untuk distribusi logistik, Budi mengungkapkan, telah menugaskan beberapa BUMN seperti Bulog, untuk melakukan fungsi logistik distribusi dengan membangun gudang dan silo menggunakan teknologi terbaru untuk menyimpan komoditas pangan dalam jangka waktu lama sehingga mengurangi volatilitas supply dan demand.
“Jadi pangan kita ambil, kita simpan, dan saat tidak panen pun kita punya stok,” urainya.
Selain itu, tambah Budi, BUMN pangan harus membangun secondary processing facilites untuk mengolah produk pangan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Serta mengupayakan kelancaran transportasi dan distribusi melalui kerja sama dengan BUMN lain maupun dengan start-up startup modern.
Diskusi virtual Pokja DKP ini dimoderatori oleh Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari dan menghadirkan beberapa pembicara yaitu guru besar IPB Prof. Dr. Muhammad Firdaus, guru besar Universitas Lampung Prof. Dr Bustanul Arifin, dan guru besar Universitas Mulawarman Prof Dr Bernatal Saragih.
