BADAN PANGAN NASIONAL
Kepala NFA Dampingi Presiden Jokowi Pantau Banpang Beras di Singkawang

Sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat, pemerintah terus menyalurkan Bantuan Pangan (Banpang) bagi masyarakat berpendapatan rendah. Hari ini Rabu (20/3/2024) Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi meninjau langsung penyaluran banpang beras di Gudang Perum Bulog Kampung Melayu, Singkawang, Kalimantan Barat. 


Seraya memeriksa ketercukupan stok yang dikelola Perum Bulog, Kepala Negara menyampaikan kepada sekitar 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang hadir bahwa banpang beras ini dipastikan akan terus dilanjutkan sampai Juni. Namun kelanjutan banpang beras sampai akhir 2024, Presiden Jokowi bilang masih akan memeriksa kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terlebih dahulu.


“Ini yang (banpang beras) 10 kilogram (kg), bulan januari sudah terima? Bulan Februari sudah terima? (Kalau) bulan Maret, sekarang. Nanti setelah Maret, akan dilanjutkan ke April, setuju? April ke Mei setuju, setelah Mei ke Juni setuju, semua setuju sampai Juni ya? Nanti setelah Juni, saya akan lihat lagi APBN kita, ada anggaran (tidaknya). Kalau ada, akan diteruskan, tapi tidak janji, belum janji saya ya. Saya akan buka dulu supaya nanti bisa diteruskan sampai Desember, tapi (akan) dilihat sekali, dilihat dulu, anggarannya ada atau tidak,” ucap Presiden ke-7 Republik Indonesia.


“Ini kalau 10 kg itu untuk satu keluarga 2 minggu cukup? Kalau 5 kg (untuk) 1 minggu, berarti 10 kg bisa (untuk) 2 minggu dong. (Lalu) yang bulan Januari sama Februari, berasnya bagus tidak? Ini nanti akan saya (periksa) berasnya bagus tidak. Yang saya cek di dalam (gudang) bagus. Semuanya (banpang beras) bagus, semuanya enak ya, berasnya ya,” sambung Presiden.


Selepas mendampingi kunjungan Kepala Negara, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan program banpang beras kepada 22 juta KPM ini hanya ada di Indonesia saja. Basis data penerima banpang beras menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang diampu oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).


“Hari ini, yang pertama, Bapak Presiden ingin memastikan stok di Singkawang, beras Bulog itu cukup, hari ini stoknya di atas 700 ton. Kemudian dalam posisi bongkar juga akan masuk sekitar 1.000 ton lagi. Berikutnya lagi, tadi ada 1.000 KPM Bapak Presiden juga berkenan untuk memastikan bantuan pangan ini sampai ke masyarakat,” ucap Arief.


“Bantuan pangan beras ini 10 kg ini yang ketiga di 2024. Bapak Presiden menyampaikan akan dilanjutkan sampai dengan Juni. Bulan Juli ke belakang, beliau akan lihat anggarannya lagi. Apabila cukup, mungkin bisa diberikan kembali. Jadi kalau boleh saya sampaikan, pemerintah yang memberikan bantuan beras 10 kg kepada masyarakatnya, cuma Indonesia. Beras 10 kg diberikan secara gratis untuk 22 juta KPM, ya hanya di Indonesia,” terangnya.


“Data KPM dari Kemenko PMK. Justru sekarang data P3KE dari Kemenko PMK itu adalah untuk desil satu dan dua fokusnya, 98 persen itu ada disitu. Jadi 10 persen dari masyarakat yang paling memerlukan dan ini tentunya terus-menerus di verifikasi dan validasi oleh teman-teman di daerah. Ini diverifikasi karena perlu ada pemutakhiran, karena pasti kan ada yang sudah wafat, ada yang pindah, ada yang macam-macam. Jadi harus di verifikasi sama teman-teman di daerah," tandasnya.


Berdasarkan data P3KE, secara terperinci, total KPM sebanyak 22.004.077 yang terdiri dari kelompok desil 1 dengan jumlah 6.878.649 keluarga, desil 2 terdapat 7.474.796 keluarga, dan desil 3 sebanyak 7.650.632 keluarga. Apabila dilihat berdasarkan jumlah individu, maka total individu dari kelompok desil 1 sampai 3 tercatat mencapai 89.297.037 individu. Data P3KE ini merupakan suatu sistem yang memuat data by name, by address, dan by Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi sekitar 80 persen penduduk, serta diurutkan berdasarkan peringkat kesejahteraannya.


Lebih lanjut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi kembali menjelaskan kebijakan perpanjangan penerapan relaksasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium bertujuan agar pasokan beras senantiasa tersedia di semua lini pasar. Nantinya seiring panen padi yang mulai menanjak, HET beras premium akan dikembalikan sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 7 Tahun 2023.


“Jadi relaksasi harga beras premium itu dilanjutkan, yang sebelumnya sampai 23 maret, dilanjutkan tambahan sebulan. Kenapa? Supaya beras ini tetap ada, ada di outlet-outlet, baik tradisional maupun modern market. Itu harus ada. Ini karena panen kita juga kan mulai banyak di Maret dan April, sehingga nanti begitu sudah (panen), kita akan kembalikan lagi ke HET semula,” urainya.


Untuk diketahui, relaksasi HET beras premium telah diberlakukan sejak 10 Maret. HET disesuaikan menjadi adanya selisih lebih Rp 1.000 per kg dibandingkan HET sebelumnya. Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, relaksasi HET beras premium di Rp 14.900 per kg. Kemudian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, relaksasi HET beras premium Rp 15.400 per kg.


Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, relaksasi HET beras premium di Rp 14.900 per kg. Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur Rp 15.400 per kg. Sementara untuk wilayah Sulawesi, relaksasi HET beras premium di Rp 14.900 per kg dan untuk wilayah Kalimantan, relaksasi HET beras premium menjadi Rp 15.400 per kg. Terakhir, untuk wilayah Maluku dan Papua, relaksasi HET beras premium di Rp 15.800 per kg.


“Kemudian kita juga mengapresiasi teman-teman dari dinas urusan pangan disini, karena Gerakan Pangan Murah (GPM) yang ada di Kalimantan Barat dan sekitarnya, termasuk Singkawang, ada sudah 26 kali lebih. Jadi terkait ini, saya sudah minta kepada teman-teman di daerah supaya GPM ini terus dilanjutkan sampai jelang Lebaran. Ini juga seperti yang disampaikan oleh Pak Tito Mendagri dalam setiap rapat mingguan,” pungkasnya.


Pada kegiatan RI-1 hari ini didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson, Pj Wali Kota Singkawang Sumastro, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, dan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa.



#BadanPanganNasional #NationalFoodAgency #Bapanas #NFA #PanganKuatIndonesiaBerdaulat #KetahananPangan #KunkerPresiden #Presiden #BangPangBeras #BanPang #Singkawang

BADAN PANGAN NASIONAL  
Sejak 25/01/2023
Kantor
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550
(021) 7807377
nfa_official@badanpangan.go.id
Media Sosial
Tautan Terkait
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Pusat Statistik
Badan Informasi Geospasial
Perum BULOG
ID FOOD
Copyright © 2024 Badan Pangan Nasional. All Rights Reserved.