BADAN PANGAN NASIONAL
Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat, Kunci Sukses Terjaganya Stabilitas Ekonomi dan Inflasi di Indonesia

Terkendalinya laju inflasi nasional bulan Juni 2023 di angka 3,52% Year on Year (YoY) merupakan hasil kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Begitu pula dengan terjaganya laju pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama 6 kuartal berturut-turut, telah mendorong perkembangan Indonesia dari status negara berpendapatan menengah ke bawah (middle low income) menjadi negara berpendapatan menegah ke atas (middle up income).


Untuk menjaga kinerja tersebut sampai 6 bulan kedepan hingga akhir tahun 2023, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Paripurna lalu memberikan arahan agar dilakukan berbagai upaya lintas sektor guna menjaga stabilitas perekonomian nasional termasuk di bidang pangan antara lain melalui upaya pengendalian ketersediaan, distribusi, serta pemanfaatan pangan maupun antisipasi terhadap potensi krisis seperti dampak el nino dan kebakaran lahan.


Deputi Bidang Kerawanan Pangan NFA Nyoto Suwignyo dalam Rapat Pengendalian Inflasi Pangan Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta pada Selasa (04/07/2023) mengatakan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) telah melakukan berbagai upaya menjaga ketersediaan pangan nasional melalui Perum Bulog baik melalui pengadaan dalam negeri maupun luar negeri.


Sementara itu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terus dilakukan aksi nyata terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas 10% antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Daging Ayam Ras di Jabodetabek bersama para stakeholder (Pemprov DKI, Pemkot Depok, Dharmajaya, JAPFA Comfed, PT CPI, Prima Freshmart, dan TIB) dan Satgas Pangan Polri, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Jagung mencapai 1.113 ton dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen, serta GPM Serentak Nasional di 341 titik se-Indonesia yang dilaunching Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.


“Sangat penting sekali sistem kerja sama antar Daerah maupun hubungan Pusat dan Daerah untuk dilakukan secara rutin dengan melakukan berbagai upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini,” ujarnya.


Disamping itu Nyoto meminta agar Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terus melakukan analisis Sistem Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) guna mengantisipasi kondisi rawan pangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan.


“Berdasarkan analisis sampai Mei 2023 berdasarkan Indeks Komposit SKPG Wilayah Indonesia tidak ada yang termasuk kategori Rentan, sebanyak 22 provinsi pada kategori aman atau 64,71 persen, dan 12 provinsi pada kategori waspada 35,29%, antara lain Aceh, DIY, NTB, NTT, Kalbar, dan Kalsel,” terangnya.


Dalam kesempatan tersebut Presidium Pinsar Peternak Nasional (PPN) Yudianto Yosgiarso menyebut, Pemerintah perlu hadir untuk menurunkan biaya produksi ternak ayam dan telur yang mencakup Duck of Chicken (DOC), pakan jagung, hingga biaya distribusinya. Menurutnya industri ayam sangat bergantung pada industri hulu lainnya, khususnya bibit dan jagung sehingga apabila terdapat gejolak pada sektor hulu akan berdampak panjang di sektor hilir dan produk turunannya. 


“Kami sangat senang pada Oktober 2022 telah ditetapkan Perbadan mengenai harga jagung, telur, dan DOC, tetapi sayang bersamaan dengan itu harga BBM naik dan konflik geopolitik gobal sehingga bahan baku menjadi naik, dan ini cukup menyulitkan kami,” ungkapnya.


Lebih lanjut Mendagri Tito Karnavian meminta jajaranya untuk segera menggelar rapat teknis bersama lintas kementerian/lembaga dan seluruh stakeholder terkait yang lebih fokus untuk membahas permasalahan ini khususnya terkait regulasi harga. Tito berharap upaya bersama ini bisa memberikan dampak positif baik bagi upaya pengendalian inflasi pangan daerah maupun menjaga kewajaran harga pangan di setiap tingkatan.



“Ini memerlukan rapat yang lebih detail nantinya, dalam satu dua hari ini saya minta dilakukan rapat mengundang semua stakeholder tadi hulu sampai hilir mulai dari jagung, ayam, hingga telur sehingga bisa ditemukan solusinya,” pungkasnya.

BADAN PANGAN NASIONAL  
Sejak 25/01/2023
Kantor
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550
(021) 7807377
nfa_official@badanpangan.go.id
Media Sosial
Tautan Terkait
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Pusat Statistik
Badan Informasi Geospasial
Perum BULOG
ID FOOD
Copyright © 2024 Badan Pangan Nasional. All Rights Reserved.