BADAN PANGAN NASIONAL
Luncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan dan Skor Pola Pangan Harapan, NFA: Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Meningkat, Daerah Rentan Rawan Pangan Menurun

JAKARTA – Penguatan tata kelola pangan nasional tidak hanya berhenti pada upaya memastikan ketersediaan dan stabilitas pangan. Lebih lanjut, harus berdampak kepada penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH).


Pernyataan tersebut disampaikan Plt Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Sarwo Edhy dalam acara “Launching Bersama FSVA dan Skor PPH dan Pemberian IKP dan PPH Award Tahun 2022”, Selasa, (28/2/20223), di Bogor. Menurutnya, sepanjang tahun 2022, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah melakukan ekstra effort guna meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan skor PPH nasional.


“Upaya NFA menjaga kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan tersebut mendapatkan capaian positif. Pencapaian IKP sesuai dengan target yang dicanangkan, sedangkan perolehan Skor PPH yang kita luncurkan hari ini melebihi target RPJMN tahun 2022,” ujarnya.


Berdasarkan analisis Skor PPH selama sepuluh tahun terakhir, capaian Skor PPH nasional tahun 2022 berada di angka 92,9 atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan adanya peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat. “Angka ini juga telah melebihi target RPJMN tahun 2022, yaitu sebesar 92,8. Skor 92,9 mengindikasikan kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia mengaraha pada komposisi yang beragam, dan bergizi seimbang,” paparnya.


Sarwo mengatakan, capaian ini merupakan akumulasi dari berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Kedepannya perlu ditingkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mempercepat peningkatan konsumsi masyarakat menjadi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman atau B2SA. 


“Tentunya akan terus kita dorong dan tingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Dalam Road Map NFA yang telah disusun, di tahun 2024 kita targetkan peningkatan skor PPH sampai 95,2 yang ditandai dengan penurunan konsumsi beras, serta diimbangi penambahan konsumsi sayur, buah, umbi dan protein hewani,” ungkapnya.


PPH merupakan susunan beragam pangan, berdasarkan proporsi keseimbangan energi dari sembilan kelompok pangan. Skor PPH sendiri merupakan parameter untuk mengukur seberapa beragam dan seimbang konsumsi Pangan masyarakat, skor dilihat dari nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Target capaian kualitas konsumsi pangan (Skor PPH) dapat terwujud apabila setiap wilayah baik kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).


Sedangkan untuk pencapaian IKP, Sarwo menambahkan, berdasarkan hasil Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2022, jumlah daerah rentan rawan pangan di Indonesia tercatat sebanyak 74 kabupaten/kota atau sekitar 14%. Daerah yang sangat rentan (Prioritas 1) dan daerah rentan (Prioritas 2) mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Hal ini masih sejalan (inline) dengan target nasional untuk penurunan daerah rentan rawan pangan.


“IKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen FSVA, yang merupakan indeks untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan antar wilayah,” jelasnya.


Menurut Sarwo, FSVA ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengukur dan memitigasi kerawanan pangan di Indonesia. “Ketersediaan FSVA dan juga Skor PPH merupakan bagian dari upaya Badan Pangan Nasional dalam melakukan inovasi dan tranformasi penyediaan data dan informasi. Hasil FSVA dan capaian Skor PPH kepada seluruh pihak serta stakeholders pangan terkait, sehingga dapat dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan dalam upaya membangun sistem pangan nasional yang adaptif, tangguh dan berkelanjutan,” tuturnya.


Sementara itu, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, upaya NFA mempersiapkan FSVA dan PPH tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi NFA, yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pangan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan melalui meningkatkan produksi dan menjamin ketercukupan pangan.


Menurut Arief, FSVA dan Skor PPH merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, dan bahkan telah menjadi indikator kinerja pembangunan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Undang-undang Pangan, Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dan amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “NFA berperan dalam penyediaan, penyusunan, dan pemutakhiran sistem informasi pangan dan gizi termasuk FSVA dan Skor PPH tersebut serta memberikan bimbingan dan supervisi dalam penyusunan FSVA dan PPH di daerah,” terangnya.


Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia (Pergizi Pangan) Hardinsyah yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi peningkatan skor PPH. Menurutnya ini merupakan hasil dari kolaborasi yang baik antara NFA dengan berbagai stakeholder pangan.


Menurutnya, peningkatan skor PPH mencapai 92,9 ini merupakan untuk pertama kalinya dalam dua dekade terakhir. “Meningkatnya skor PPH untuk pertama kali selama dua dekade terakhir mencapai 92,9 itu capaian yang luar biasa. Angka ini sangat logis bahwa memang terjadi peningkatan konsumsi yang baik, kemudian membatasi pangan-pangan yang berisiko gangguan kesehatan di masa datang,” paparnya.


Dalam kegiatan launching tersebut juga dilakukan pemberian apresiasi kepada provinsi yang berhasil mencapai Skor PPH di atas Skor PPH nasional selama lima tahun terakhir (2018-2022). Provinsi terbaik pertama yaitu, DI Yogyakarta, Kedua Jawa Tengah, Ketiga Nusa Tenggara Barat, terbaik keempat Bali, dan kelima Jawa Timur.


Selain itu, NFA juga memberikam apresiasi IKP terbaik untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Provinsi dengan IKP terbaik, yaitu Bali, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kabupaten dengan IKP terbaik, yaitu Tabanan, Badung, dan Gianyar. Kota dengan IKP terbaik, yaitu Denpasar, Balikpapan, dan Salatiga.


Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan peluncuran buku mengenai Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA Tahun 2022 (Data Indikator Tahun 2021) dan Situasi Konsumsi Pangan Nasional 2022.

.

——————————


*Siaran Pers*

*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*

036/R-NFA/II/2023

28 Februari 2023


*Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:*

komunikasi@badanpangan.go.id


Telp : 087783220455



BADAN PANGAN NASIONAL  
Sejak 25/01/2023
Kantor
Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Ps. Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12550
(021) 7807377
nfa_official@badanpangan.go.id
Media Sosial
Tautan Terkait
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kesehatan
Kementerian Perdagangan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Badan Pusat Statistik Indonesia
Badan Informasi Geospasial
Perum BULOG
IDFOOD
Copyright © 2024 Badan Pangan Nasional. All Rights Reserved.