Skor Pola Pangan Harapan merupakan salah satu capaian kinerja Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) dan juga salah satu indikator capaian target kualitas konsumsi pangan nasional. Hal ini akan terwujud apabila setiap wilayah kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA).
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy pada saat membuka Bimbingan Teknis Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan Wilayah Sumatera II, DIY, DKI dan Banten di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (14/6/2023).
“Sesuai RPJMN, target capaian skor PPH konsumsi nasional adalah 95,2 pada tahun 2024 dan saat ini capaian skor PPH nasional sebesar 92,9 pada tahun 2022, ini sudah mencapai target RPJMN,” ungkapnya.
Salah satu entry point untuk memantapkan ketahanan pangan nasional menurutnya adalah dengan mengubah arah pembangunan pangan dari aspek demand ke arah supply driven. Oleh karena itu, subsistem konsumsi pangan menjadi bagian penting dalam pemantapan ketahanan pangan dan gizi, serta pembangunan pangan berkelanjutan, kata Sarwo.
“Penganekaragaman konsumsi pangan diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang. Salah satu parameter nasional yang digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi pangan wilayah saat ini yaitu Pola Pangan Harapan (PPH),” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Riau Rika Azmi selaku tuan rumah mengatakan jika Kepulauan Riau yang terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota memiliki beberapa variasi potensi keunggulan yang berbeda-beda.
“Sebagai provinsi dengan wilayah kepulauan yang merupakan wilayah pariwisata, pertumbuhan ekonomi Kepri sempat tergerus bahkan minus pada masa pandemi Covid 19, namun demikian pasca pandemi sudah membuat Kepri lebih baik” ungkap Rika.
Untuk itu, Ia meyakini jika ketahanan pangan merupakan fokus utama yang harus selalu diupayakan peningkatannya.
“Pangan di Kepri harus diupayakan agar ditingkatkan, karena isu pangan sekarang ini sudah isu global, contohnya saat virus PMK menghantam, kebutuhan daging sapi menjadi susah,” ungkapnya.
Ia pun mengungkapkan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional yang telah membantu dalam hal gasilitasi distribusi pangan untuk komoditas cabai pada saat harga cabai di Kepri pernah melonjak hingga Rp.100.000 per kilogram.
“Terima kasih untuk bantuan pengiriman stok cabai yang pernah dilakukan, semoga sinergitas terkait urusan pangan antara Badan Pangan Nasional dan pemerintah daerah terus terjaga,” katanya.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Andriko Noto Susanto selaku narasumber dalam Bimtek ini menyampaikan materi tentang Kebijakan Penganekaragaman mendukung Konsumsi Pangan B2SA.
Dalam paparannya Andriko menjelaskan bahwa sebagai pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian kualitas konsumsi pangan berdasarkan Skor PPH, telah terbit Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan.
“Analisis data konsumsi pangan yang akurat menjadi hal penting yang harus menjadi perhatian karena skor PPH merupakan bagian dari sistem informasi pangan dan gizi yang juga penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah,” ucap Andriko.
Ia pun menyampaikan bahwa penilaian Skor PPH baik di tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota harus dilakukan setiap tahun berjalan.
“Kualitas konsumsi pangan meningkat yang ditandai dengan meningkatnya skor PPH menjadi 5,7 poin dari 87,2 pada tahun 2021 menjadi 92,9 pada tahun 2022, dengan AKE 2.100 kkal/kap/hari,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Rinna Syawal menyampaikan pentingnya Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian konsumsi pangan berbasis PPH.
“Hal ini penting sebagaimana urusan pangan menjadi urusan wajib dan penganekaragaman konsumsi pangan merupakan target yang harus dilaksanakan dan dicapai seluruh pemerintah daerah untuk mewujudkan kualitas konsumsi pangan yang searah dengan target pencapaian Pola Pangan Harapan,” ungkapnya.
Ia pun berharap agar Bimtek ini dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat/petugas yang menangani analisis konsumsi pangan dalam pengelolaan dan analisis data konsumsi pangan untuk perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan yang lebih akurat.
Hadir sebagai narasumber yang kompeten dari IPB Unversity Prof. Drajat Martianto dan Ir Yayat Heryatno serta dari Badan Pusat Statistik Amiek Chamami yang memberikan materi tentang data konsumsi pangan hasil Susenas dan teknis penghitungan dan analisis skor PPH.
Bimtek yang akan berlangsung pada 14 - 16 Juni 2023 ini diikuti oleh sekitar 100 peserta dari 9 (Sembilan) provinsi dan 86 kabupaten dan kota di wilayah Sumatera II, DIY, DKI Jakarta dan Banten.
“Selain itu peserta juga akan dibekali dengan praktek penghitungan serta analisis konsumsi pangan berbasis PPH dan juga praktek pengolahan data, analisis, presentasi hasil analisis oleh perwakilan provinsi/kabupaten/kota, serta membahas rencana tindak lanjut yang akan dilakukan,” tambah Rinna.
#MakanEnakMakanSehatMakanB2SA
#KenyangGakHarusNasi
#IfItNotSafeItIsNotFood
#PanganKuatIndonesiaBerdaulat
