Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) berkomitmen penuh mengawal bonus demografi Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai indikator kunci dalam peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diproyeksikan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, tepatnya pada tahun 2019 hingga 2045 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto pada saat secara resmi membuka Bimbingan Teknis PPH bagi 82 petugas dinas kabupaten/kota seluruh provinsi di Pulau Sulawesi yang menangani masalah pangan pada Senin-Rabu, (6-8/5/2024) di Makassar, Sulawesi Selatan.
"Indonesia berpeluang menikmati bonus demografi hanya jika kualitas SDM dipersiapkan mulai dari saat ini, salah satu faktor esensial untuk membangun SDM unggul tersebut adalah pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan menjadikan skor PPH sebagai indikator kuncinya," ujar Andriko.
Andriko, dalam arahannya menghimbau untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian skor PPH agar setiap wilayah baik kabupaten/kota maupun provinsi menerapkan pangan masyarakat yang mengarah pada komposisi pangan yang berbasis pangan yang B2SA.
"Kami berharap melalui pelaksanaan kegiatan ini mari kita rapatkan barisan, hand in hand, perkuat kolaborasi pusat dan daerah sebagai langkah sinergis dan positif untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa, tepat satu abad atau 100 tahun Indonesia pada tahun 2045 mendatang," ungkap Andriko.
Rinna Syawal, Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan NFA menjelaskan skor PPH nasional sebagai indikator kinerja bidang ketahanan pangan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) mengalami peningkatan dari 92,9 tahun 2022 menjadi 94,1 pada tahun 2023. Angka tersebut telah mencapai target RPJMN tahun 2023 yaitu sebesar 94,0.
"sepanjang tahun 2022-2023 kami terus memonitor capaian skor PPH diseluruh daerah Indonesia, hingga akhirnya kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas capaian skor PPH daerah di tahun 2023 yang memiliki capaian skor PPH di atas skor PPH nasional yakni sebesar 94,0 pada tahun 2023," jelas Rinna.
Bimtek Wilayah Sulawesi ini diikuti oleh 82 peserta perwakilan dari dinas kabupaten/kota yang menangani masalah pangan di 6 (enam) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Berikutnya, Bimtek PPH akan digelar sesuai kelompok wilayah yang sudah ditentukan di seluruh Indonesia.
Hadir sebagai narasumber yang merupakan pakar PPH dari IPB Unversity Prof. Drajat Martianto dan Ir. Yayat Heryatno, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dyah Sih Irawati, serta Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS) Amiek Chamami.
#badanpangannasional #nationalfoodagency #bapanas #nfa #pangankuatindonesiaberdaulat #penganekaragamanpangan #b2sa #makanb2sa #panganlokal #sinergipangan #ketahananpangan #skorpph #kenyanggakharusnasi #polapanganharapan #pphnasional #pphsulawesi #bimtekpph #generasiemas2045
