Jakarta - Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh agenda prioritas pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026, khususnya dalam mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Penegasan ini disampaikan oleh Plt. Sekretaris Utama NFA, Sarwo Edhy, seusai mengikuti Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Tahun 2025 dan Kick Off Meeting Penyusunan RKP Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (5/5).
Dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif,” RKP 2026 menetapkan pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional yang tidak hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga fundamental bagi kemandirian dan ketahanan bangsa.
“Kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal akses, distribusi, stabilitas harga, dan keadilan bagi petani serta konsumen. NFA akan terus menguatkan peran sebagai orkestrator kebijakan pangan nasional untuk memastikan seluruh ekosistem pangan berjalan selaras dan berkelanjutan,” ujar Sarwo Edhy.
“NFA siap menjadikan RKP 2026 sebagai momentum untuk mempercepat transformasi sistem pangan nasional, melalui kebijakan yang inklusif, berbasis teknologi, dan mengedepankan keberlanjutan,” kata Sarwo.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam arahannya pada kegiatan tersebut menegaskan bahwa tema RKP 2026 “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” merupakan respons strategis terhadap tantangan global sekaligus landasan pelaksanaan 8 Prioritas Nasional.
Pemerintah mulai menyusun RKP 2026 dengan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di kisaran 5,8% hingga 6,3%, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat 5,5%–5,8%, konsumsi pemerintah 6,8%–8%, serta investasi 6,2%–7,2%. Sasaran ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan dan mempercepat transformasi menuju Indonesia Emas.
“Tema ini merefleksikan upaya kita untuk memperkuat ketahanan domestik menjawab tantangan global dan memastikan pembangunan yang berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Rachmat.
Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 harus benar-benar selaras dengan prioritas nasional dan arahan Presiden Prabowo. Selain itu, Wamenkeu menilai perlu dilakukan perubahan pola pikir dalam menyusun anggaran, tidak lagi dimulai dari belanja operasional yang bersifat rutin, melainkan berangkat dari desain program terlebih dahulu.
“Kita tahu persis di dalam proses penyiapan anggaran, desain anggaran, biasanya kan bottom up. Kita harus berubah. Programnya yang duluan, bukan operasionalnya yang duluan. Mau bikin program apa, di situ ada belanja operasionalnya. Bukan operasionalnya dulu apa, baru sisa operasional adalah program." ujarnya.
Dalam kesempatan berbeda, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan sinergi antara pusat dan daerah dalam menyusun dan mengeksekusi kebijakan pangan. “Perencanaan pembangunan ke depan menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berbasis data. Oleh karena itu, NFA akan memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha pangan.” ujar Arief.
———————————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
155/R-NFA/V/2025
5 Mei 2025
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
