"Salah satu upaya mengendalikan inflasi adalah memastikan ketersediaan pasokan pangan daerah terpenuhi, tentunya dengan membangun sinergitas bersama stakeholder terkait, sehingga pangan terpenuhi secara merata dan kita dapat terhindar dari krisis pangan," ujar Ketut.
Menurutnya, melalui GNPIP extra effort dalam mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi pangan di daerah baik dari aspek pasokan dan ketersediaan, keterjangkauannya hingga mendukung pemulihan ekonomi nasional.
"Selain itu, melalui rakornas yang digelar Kemendagri secara rutin setiap pekan merupakan bentuk sinergitas pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan arahan Bapak Presiden agar pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan dilakukan secara serius, detil, dan satu per satu. Ini terus kita jalankan sehingga hasilnya dapat dilihat bahwa inflasi mengalami tren penurunan sejak Februari 2023 hingga saat ini." ungkapnya.
Ketut mengemukakan selain menerbitkan beberapa regulasi terkait harga acuan beberapa komoditas pangan pokok strategis, juga berbagai langkah intervensi ditempuh guna tetap menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Adanya Gerakan Pangan Murah (GPM) yang terus digencarkan pemerintah pusat dan daerah memberikan dampak positif di masyarakat. GPM meredam lonjakan kenaikan harga pangan dengan menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau atau di bawah harga pasar. Selain itu, melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), disparitas pasokan antara daerah sentra dan non sentra dapat teratasi. Melalui FDP ini, keterjangkauan pangan yang merata berdampak pada stabilnya harga akibat pasokan pangan aman dan terkendali. Hingga saat ini, FDP yang difasilitasi NFA mencapai 1,225 ton dengan beragam komoditas seperti beras, jagung, minyak goreng, gula, telur, dan bawang merah.
NFA mendorong terbangunnya kerja sama antar daerah (KAD) dalam langkah aksi pengendalian inflasi melalui dua instrumen tersebut. GPM dan FDP ditengarai mampu meredam laju kenaikan harga yang drastis sehingga berdampak pada terkendalinya inflasi.
Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi tercatat menurun sebanyak 0,48 poin dari 4% pada bulan Mei 2023 menjadi 3,52% pada bulan Juni 2023. Salah satu kunci pengendalian inflasi pada periode HBKN Iduladha ini adalah dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
Selain itu, Ketut juga mengungkapkan bahwa bantuan pangan beras yang dilakukan Perum Bulog, dan bantuan pangan daging ayam dan telur ayam yang dilakukan ID FOOD juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi pangan. Tiga komoditas tersebut dalam periode HBKN biasanya mengalami peningkatan permintaan yang cukup tinggi, sehingga berdasarkan arahan Presiden Jokowi, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan BUMN di bidang pangan untuk melakukan penyaluran bantuan pangan tersebut.
Hingga saat ini, penyaluran bantuan pangan beras telah digelontorkan dalam tiga bulan dan realisasinya mencapai 99 persen dengan total mencapai 637 ribu ton beras untuk 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat. Sementara bantuan pangan daging ayam dan telur ayam telah mencapai 99 persen untuk penyaluran tahap pertama dengan sasaran 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting.
Dalam kerangka kesiapsiagaan dan antisipasi krisis pangan tersebut, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan berbeda juga menekankan pentingnya membangun penganekaragaman pangan yang dimulai dari perubahan pola konsumsi pangan Beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA). Hal ini penting karena asupan pangan yang beragam tersebut menjadi penting mencetak sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif.
Menurutnya, ancaman krisis pangan tidak akan terjadi manakala semua pihak dapat mengoptimalkan keragaman sumber daya pangan lokal. Karena itu, Arief mengimbau kepada seluruh daerah untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi pangan lokal.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Sjahbirin Noor dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kontribusi semua pihak dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, sehingga inflasi Kalsel masih terjaga rendah dan perlahan terus menurun kembali kepada kisaran sasaran inflasi Nasional 3% ± 1%. “Namun demikian, berbagai potensi risiko tekanan inflasi ke depan perlu kita waspadai bersama, mulai dari potensi El-Nino hingga tekanan dari sisi permintaan domestik, sejalan dengan dicabutnya status pandemi oleh Pemerintah yang akan meningkatkan mobilitas masyarakat”. ujarnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, gubernur/ketua TPID se-Kalimantan, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia se-Kalimantan, Forkompinda Kalimantan Selatan, Akademisi serta Anggota TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.
——————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
146/R-NFA/VII/2023
10 Juli 2023
*Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:*
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
