Yogyakarta - Ketahanan Pangan menjadi kunci menghadapi krisis pangan yang tengah menjadi isu global. Sejumlah langkah antisipatif dilakukan oleh pemerintah demi menjaga ketahanan pangan yang berbasis kemandirian dan kedaulatan pangan. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi telah telah menyiapkan langkah strategis, salah satunya dengan menyiapkan early warning system melalui Bimbingan Teknis (bimtek) penguatan kapasitas dalam analisis Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) wilayah Barat yang dilaksanakan di Yogyakarta, Selasa (1/8/2023).
Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada daerah terutama kepada Kepala Dinas serta penanggung jawab kegiatan pengampu kewaspadaan pangan dan gizi terkait tiga hal, diantaranya untuk mendapatkan informasi dan pendalaman atas penyelenggaraan SKPG sesuai dengan peraturan badan pangan no 16 tahun 2022. Selanjutnya, sebagai pengembangan kapasitas teknis dalam penyusunan SKPG berbasis web dalam peningkatan kualistas penyusunan SKPG ditingkat kabupaten dan kota diwilayah masing masing dan yang terakhir penjelasan mengenai teknis pemanfaatan dana dekonsentrasi terkait fasilitasi penyusunan SKPG. Hal tersebut diungkapkan Direktur Kewaspadaan Pangan dan gizi NFA, Nita Yulianis dalam laporannya saat pembukaan acara tersebut.
“Melalui pertemuan ini diharapkan terbangun interaksi antara narasumber dan peserta secara konstruktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh kita semua dalam penyusunan SKPG tahun 2023 yang berkualitas sehingga kita dapat memantapkan ketahanan pangan nasional kita di era tantangan global saat ini khususnya dalam menghadapi dampak El Nino yang tengah terjadi” harap Nita.
Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo, pada Selasa (18/07/2023) di Istana Negara, Jakarta di mana salah satu fokus antisipasi dampak Elnino adalah menjaga ketahanan pangan.
NFA memiliki tanggung jawab melakukan pembinaan teknis di bidang urusan pangan termasuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam penyusunan SKPG. “Guna mendukung tanggung jawab tersebut melalui Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi pada kedeputian bidang kerawanan pangan dan gizi pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota tentunya untuk memfasilitasi kapasitas daerah dalam penyelenggaraan SKPG” lanjut Nita.
Sementara itu Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo dalam sambutannya yang disampaikan secara daring mengungkapkan betapa pentingnya penyelenggaraan SKPG ini di lingkup Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. “SKPG ini menjadi bahan informasi terkait situasi kewaspadaan pangan dan gizi diwilayah masing masing oleh karena itu pelaksanaan SKPG harus dilakukan secara rutin paling tidak satu bulan sekali karena kita semua sepakat bahwa SKPG ini sangat penting dan strategis dalam early warning system untuk kerawanan pangan dan gizi” ungkap Nyoto.
“Harapannya hasil penyusunan dan analisis SKPG dapat digunakan sebagai informasi terstruktur didalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta dalam melakukan tindakan untuk pengelolaan program maupun kegiatan sesuai dengan tingkat ketahanan dan kerawanan pangan yang ditunjukan oleh SKPG” imbuh Nyoto.
Sementara itu pada Kepala NFA Arief Prasetyo Adi pada Rakor Pengendalian Inflasi Pangan Daerah di Kemendagri beberapa waktu lalu mengajak setiap Pemerintah Daerah terus melakukan pemantauan kondisi ketahanan pangan masing-masing, melakukan perhitungan neraca pangan daerah, monitoring harga pangan daerah, monitoring harga pangan, serta antisipasi melalui Sistem Peringatan Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).
Guru Besar Fakultas Ekologi Manusia IPB, Drajat Martianto yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa proses terjadinya kerawanan pangan dan gizi membutuhkan suatu kesiapan atau early warning yang secara teknis di amanatkan melalui perbadan. “data harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak menjadi sia-sia, data ini menjadi sangat penting diwilayah masing masing untuk membuat rencana aksi yang lebih dini, lebih antisipasif sehingga potensi kerawanan pangan dan gizi bisa dicegah”.
Turut hadir dalam acara ini , Pakar dari IPB, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Peringatan Dini BNPB.
