Sebagai upaya penanggulangan ancaman krisis pangan dan permasalahan keamanan pangan yang membutuhkan langkah-langkah antisipasi dari seluruh stakeholder, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus melakukan koordinasi guna merancang strategi penguatan ketahanan pangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto pada saat membuka Rapat Kordinasi dalam rangka menjalankan fungsi supervisi dan pendampingan untuk penguatan ketahanan pangan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis, (5/10/2023) di Manado.
“Aspek krusial yang menjadi fokus dalam kegiatan percepatan penguatan ketahanan pangan di Indonesia yaitu pengelolaan cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan sistem logistik pangan, pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, serta jaminan keamanan dan mutu pangan,” ujar Andriko.
Andriko menyampaikan bahwa cadangan pangan menjadi hal yang krusial dari aspek ketersediaan, tidak hanya di tingkat pusat namun juga tingkat daerah. “Cadangan pangan di daerah harus terdata, tidak hanya jumlahnya tapi juga lokasinya, dan kita harus merubah mindset bahwa cadangan pangan tidak harus selalu beras, tetapi disesuaikan dengan pola konsumsi masyarakat setempat," ungkapnya.
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional Sri Nuryanti dalam kesempatan yang sama menyampaikan pentingnya peran Dinas Pangan Daerah untuk mengawal keamanan dan standar pangan yang beredar di masyarakat. Menurutnya penguatan ketahanan pangan memiliki interaksi yang kuat dengan keamanan dan standar pangan, karena jika tidak aman, maka itu bukan makanan.
"Pemenuhan sistem manajemen OKKP-D yang mencakup kelembagaan, sumber daya manusia, penatalaksanaan sarana prasarana, dan anggaran menjadi poin penting di bidang keamanan dan standar pangan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan," tambah Sri Nuryanti.
Hal ini sejalan dengan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi bahwa komitmen dan integritas seluruh pihak dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi dan sinergi pentahelix sebagai upaya membangun Pangan Kuat, Indonesia Berdaulat.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve Kepel mengatakan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar soal produksi pangan yang mencukupi, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelolanya secara berkelanjutan, menyediakan akses yang merata kepada semua lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa pangan yang mereka konsumsi adalah aman dan bergizi. Ketahanan pangan adalah fondasi kehidupan yang kuat bagi setiap individu, keluarga, dan bangsa. Ini bukan hanya soal makanan, tetapi Juga tentang keberlanjutan, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
”Karenanya, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa program ini bukanlah beban, tetapi amanah yang harus kita laksanakan dengan sepenuh hati. Kita adalah penjaga dan pelindung hak masyarakat atas pangan yang cukup, berkualitas, dan aman,” tuturnya.
Hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Palma, Perwakilan Satgas Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Bappeda Sulawesi Utara, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Balai Karantina Pertanian Manado, Bulog Pinwil Sulawesi Utara-Gorontalo, ID Food Cabang Manado, dan PT. Sang Hyang Seri Cabang Manado.
