Jakarta - Pembangunan ketahanan pangan yang bersifat multisektor dari aspek hulu hingga hilir harus berbasis pada spirit kemandirian dan kedaulatan pangan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dalam diskusi Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Bangsa: Tantangan dan Arah Kebijakan Pangan untuk Indonesia Emas yang digelar Nagara Institute, pada Kamis (15/06/2023) di Hotel Borobudur, Jakarta.
"Ketahanan pangan Indonesia itu berlandaskan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan sesuai amanat UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Mandiri dan berdaulat salah satunya tercermin dari komoditas pangan yang bisa diproduksi dari dalam negeri dan mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional" ujar Arief.
"Setiap daerah memiliki potensi dan sumber daya pangan masing-masing yang harus dioptimalkan dan menjadi komoditas andalan daerah. Dengan spesifikasi komoditas pangan tersebut didukung oleh pembangunan ekosistem terintegrasi hulu hilir, petani peternak dan nelayan akan lebih bergairah untuk berproduksi karena ada jaminan pasar dan kestabilan harga, karena kalau merugi siapa yang mau berproduksi." tambahnya. Hal ini selaras dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa stabilitas pangan harus terjaga dan tidak boleh lengah mewaspadai berbagai faktor yang mengganggu rantai produksi, distribusi hingga konsumsi pangan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal berharap pemerintah melalui Badan Pangan Nasional dapat mengoptimalkan peran Bulog dalam mengelola cadangan pangan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Ia menyebut tantangan yang dihadapi Bulog antara lain penyerapan beras yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dan mengusulkan agar cadangan pemerintah perlu ditingkatkan menjadi 6% dari total stok nasional.
NFA terus melakukan berbagai langkah dalam upaya penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.125 tahun 2022 tentang Pengelolaan CPP. Sesuai semangat kemandirian pangan, Arief menekankan produksi dalam negeri harus menjadi tumpuan utama dalam pemenuhan stok pangan nasional. Karena itu, dalam Raker Komisi IV DPR RI, Selasa (13/06/2023) ia mengusulkan skema kerja sama pengalokasian lahan pertanian yang difokuskan untuk pemenuhan Cadangan Beras Nasional (CBP) dalam rangka penguatan CPP.
"Yang terpenting, nomor satu kita semua mengutamakan produksi dalam negeri. Karena itu kita mengusulkan model kerja sama pengadaan beras sejak dari on farm bersama Kementerian Pertanian dan Perum BULOG. Ini sinergi yang kita usulkan untuk memenuhi kebutuhan beras sesuai target 2,4 juta ton," ujar Arief.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian, total luas panen di Indonesia diperkirakan mencapai 10,4 juta hektar. Dengan perkiraan produktivitas 5 ton per hektar, maka diperlukan 500 ribu hektar atau hanya sekitar 4,8 persen dari total luas panen nasional untuk memenuhi kebutuhan serapan CBP sebesar 2,4 juta ton sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional kepada BULOG.
"Usulan kerja sama 500 ribu hektar ini dikonsentrasikan di daerah sentra produksi padi khususnya di beberapa provinsi produsen beras terbesar antara lain Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, dan Banten. Dari Kementerian Pertanian diharapkan dukungan input produksinya antara lain benih, pupuk, Alsintan dan lainnya serta pendampingan dan penyuluhan kepada petani. Kemudian nanti BULOG yang meng-offtake hasil produksi petani tersebut dan diserap sebagai stok untuk cadangan beras pemerintah," terang Arief.
Arief mengatakan, dalam menjalankan skema kerja sama ini pihaknya akan mengoptimalkan kapasitas dan infrastruktur yang dimilliki Bulog di sepanjang rantai pasok, mulai dari hulu, produksi, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga penjualan. Termasuk di antaranya optimalisasi 7 Modern Rice Milling Plant (MRMP) milik BULOG yang tersebar di daerah-daerah sentra produksi padi seperti, Lampung, Karawang, Subang, Kendal, Magetan, Sragen, dan Bojonegoro.
"Melalui keberadaan MRMP ini Bulog diharapkan langsung turun dan menjemput bola menyerap lebih banyak hasil panen petani," tuturnya.
Arief meyakini, dengan pemetaan target lahan yang pasti di daerah sentra produksi, input produksi yang memadai, serta pendampingan yang intensif kepada petani, akan terbangun sistem terintegrasi hulu hingga hilir, di mana petani yang menjadi bagian dari program kerja sama ini mendapat jaminan serapan hasil panen dengan harga yang stabil.
"Tentunya produktivitas padi yang dihasilkan harus dijaga, dengan input produksi yang benar-benar diterapkan, sehingga kualitas beras yang dihasilkan juga baik. Di sisi lain kesejahteraan petani juga terjaga karena jaminan hasil panen dengan harga yang stabil dapat terpenuhi," kata Arief.
Adapun Narasumber lain dalam diskusi tersebut Deputi III Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono, Guru Besar IPB University Edi Santosa, dan Kepala Divisi Perencanaan dan Manajemen Risiko Perum Bulog Sonya Mamoriska.
————-
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
123/R-NFA/VI/2023
15 Juni 2023
*Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:*
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
