Manado - Sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling utama, pemenuhan pangan menjadi bagian dari hak asasi setiap individu. UU 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan sampai level perseorangan, baik jumlahnya, mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang tangguh, sehat, aktif, produktif dan dalam rangka mendukung pembangunan nasional. Hal ini berarti 267 juta penduduk Indonesia tidak boleh ada yang lapar.
Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi saat memberikan materi Kuliah Pakar Bidang Pangan yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) di Ruang Baku Dapa Fakultas Peternakan UNSRAT pada Jum’at (17/01).
Lebih lanjut Agung menjelaskan, BKP Kementan telah menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Food Security and Vunerability Atlas (FSVA) sebagai peta jalan untuk melakukan intervensi berbagai program karena mampu menunjukkan lokasi atau wilayah mana saja yang tahan hingga rentan pangan. Peta FSVA dikembangkan melalui 3 aspek, yaitu Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, dan Pemanfaatan Pangan yang di dalamnya mencakup 9 indikator pembatas utama.
“Kita punya Peta FSVA, disitu ada warna hijau kuning merah yang menunjukkan tingkat tahan hingga rentan pangan sampai level kecamatan dan akan dikembangkan ke semua wilayah sampai level desa. Bapak Dekan nanti koordinasi dengan Pak Andriko selaku Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Dinas Pangan Daerah untuk menindaklanjuti lokasi-lokasi yang harus diintervensi,” ujar Agung.
Dalam acara ini dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Penelitian Teknologi Pertanian (BPTP) Provinsi Sulut dengan Fakultas Peternakan UNSRAT mengenai pendampingan penelitian, pengembangan dan adopsi teknologi bidang peternakan untuk mendukung terwujudnya ketahanan pangan.
Dekan Fakultas Peternakan UNSRAT, Yohannis Tulung yang memberikan sambutan sekaligus menjadi moderator dalam diskusi tersebut mengungkapkan kesiapannya untuk menghadirkan produk pangan olahan utamanya produk peternakan.
“Saya bersyukur sekali karena hari ini bisa melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian agar bisa berkontribusi untuk pengembangan penelitian dan adopsi teknologi pertanian. Tentu kami di Provinsi Sulut ke depan ingin fokus pada lokasi-lokasi mana yang akan kita kembangkan,” ungkap Yohannis yang diaminkan juga oleh Guru Besar lain di UNSRAT.
Agung dan Yohannis berharap dengan adanya peta jalan tersebut diharapkan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Kementerian Pertanian lebih terarah dan fokus pada wilayah-wilayah prioritas yang harus dikerjasamakan sehingga ketahanan pangan dapat terwujud.
Acara Kuliah Pakar dihadiri oleh Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKP Kementan, Kepala BPTP Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bidang Ketersediaan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulut, Dekan Fakultas Peternakan UNSRAT, Wakil Dekan, Kepala Laboratorium dan Dosen Pengajar, dan Mahasiswa Fakultas Peternakan UNSRAT.
