Anomali iklim merupakan salah satu isu yang krusial, terutama bagi Indonesia yang memiliki kerawanan iklim yang signifikan. Menurut World Food Programme (WFP), negara dengan tingkat kerawanan iklim yang tinggi cenderung menghadapi masalah kerawanan pangan yang berdampak pada kelaparan dan kekurangan gizi dalam masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia termasuk wilayah dengan tingkat kerawanan iklim sedang, sehingga penting untuk mengantisipasi potensi kerentanan pangan.
Hal ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Strategi Peningkatan Produksi Padi dan Mitigasi serta Adaptasi Sektor Pertanian Indonesia menghadapi dampak Anomali Iklim” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) di Bogor, Kamis (672023).
Ketua Umum Perhimpunan Agronomi Indonesia (PERAGI) Andi Muhammad Syakir menyampaikan bahwa strategi mitigasi dan adaptasi sektor pertanian perlu disiapkan di tengah anomali iklim agar upaya pemerintah meningkatkan produksi pertanian tidak mengalami kendala.
“Dengan Mitigasi dan adaptasi yang tepat, pemerintah paling tidak harus mampu mempertahankan produksi nasional karena jumlah penduduk terus meningkat,” ungkapnya.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA Andriko Noto Susanto yang hadir mewakili Kepala Badan Pangan Nasional sebagai keynote speaker dalam FGD tersebut mengapresiasi yang dilakukan PERAGI agar anomali iklim ini dampaknya tidak menjadi nyata terutama untuk ketahanan pangan.
“Kita sharing pemikiran melalui FGD ini mudah-mudahan ada satu rekomendasi yang dihasilkan oleh lintas kementerian lembaga untuk bersama sama bergerak mengatasi elnino,” ungkapnya.
Menurutnya pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan yang ketiganya harus dijaga. Di sektor hulu memproduksi sebanyak banyaknya sehingga kelebihannya dapat disimpan sebagai cadangan pangan, tidak hanya beras tetapi juga komoditas pangan strategis lainnya
“Untuk cadangan pangan, NFA mendorong agar kita memiliki cadangan pangan yang cukup, dicadangkan ini untuk mengantisipasi situasi anomali iklim ini,” tambahnya.
Dengan ditetapkannya Perpres 125/2022, PMK 153/2022, serta PMK 34/2023, Andriko mengatakan jika BUMN Pangan bersama Badan Pangan Nasional sedang menyiapkan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah baik melalui subsidi bunga pinjaman serta pemberian penjaminan pemerintah.
“Yang menjadi concern khusus adalah stok level masing-masing komoditas ditargetkan bisa 5-10% dari kebutuhan atau market share nasional untuk dapat menghintervensi harga pasar. Ini yang sedang kita upayakan untuk segera terealisasi. Meskipun kita diprediksi akan menghadapi elnino maka cadangan pangan ini diharapkan dapat menjaga stok dan harga terkendali,” tegasnya.
Selain itu, Ia menyebut jika NFA juga selalu berupaya menjaga stabilisasi pasokan dan harga,salah satunya dengan melakukan distribusi pangan dari wilayah surplus ke defisit melalui B to B atau intervensi pemerintah melalui subsidi transportasi.
“Jadi dilakukan pemetaan wilayah surplus dan defisit dengan menggandeng seluruh Dinas yang mengangi urusan pangan provinsi dan kabupaten/ kota diseluruh Indonesia,” ungkapnya.
“Kita juga menghimbau untuk belanja bijak, jangan sampai isu terkait elnino ini terblow up yang menyebabkan masyarakat membeli pangan dengan jumlah yang lebih dari kebutuhan normalnya, jangan ada panic buying, beli lah sesuai kebutuhan” tambahnya.
Menurut nya, NFA juga selalu mengatur harga acuan di tingkat produsen, pedagang dan konsumen dengan harapan agar petani/ peternak sejahtera, pedagangnya untung dan konsumen tersenyum.
“Tiga hal tersebut yang kita upayakan untuk selalu terjaga, dan regulasi terkait itu sepert HAP, HET dan Peraturan Badan lainnya sudah kita siapkan,” tambahnya.
Disisi keterjangkauan, Andriko mengatakan jika pemerintah juga menetapkan kebijakan pemberian bantuan pangan bagi 21,3 juta keluarga penerima manfaat dan juga memberikan bantuan daging ayam dan telur bagi keluarga risiko stunting.
“Selain itu kita juga harus meragamkan konsumsi pangan agar tidak bergantung hanya pada satu komoditas beras saja, karena masih banyak jenis karbohidrat lain seperti jagung, sagu, ubi kayu, sorgum dan lain nya. Ini yang harus kita kuatkan. Tidak cukup dengan kampanye dan promosi, tetapi kita juga mendorong terbitnya regulasi yang memiliki kekuatan agar dapat menggerakkan pemerintah, kabupaten/ kota untuk bersama menganekaragamkan konsumsi pangan,” tambahnya
