Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan khususnya pangan pokok strategis yang diamanatkan berdasarkan Perpres 66 Tahun 2021. Salah satunya adalah bawang putih yang pemenuhannya sebagian besar masih dari impor mengingat produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan. Hal itu disampaikan Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda NFA Retno Utami dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Carut Marut Tata Niaga Impor Bawang Putih" yang diselenggarakan Perkumpulan Pelaku Usaha Bawang Putih dan Sayuran Umbi Indonesia (Pusbarindo) di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (25/05/2023).
Retno yang hadir sebagai narasumber mewakili Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menjabarkan, sesuai data Neraca Komoditas Pangan kebutuhan bawang putih nasional tahun 2023 sebesar 651.895 ton sehingga dengan perkiraan produksi 18.641 ton ditambah stok akhir tahun lalu 143.621 ton, dibutuhkan pengadaan dari luar sebanyak 489.633 ton.
Lebih lanjut Retno menerangkan, regulasi terkait pengadaan dari luar (impor) berkaitan dengan beberapa kementerian/lembaga. penerbitan kuota Rencana Impor Produk Hortikultura (RIPH) merupakan kewenangan Kementerian Pertanian sementara Surat Persetujuan Impor (SPI) merupakan ranah Kementerian Perdagangan. Adapun NFA melakukan perhitungan neraca pangan terkait ketersediaan dan kebutuhan. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan berbeda menekankan, kebijakan impor merupakan alternatif terakhir manakala produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan nasional atau untuk pemenuhan cadangan pangan pemerintah.
Sedangkan terkait dengan kewajiban tanam 5 persen bagi importir bawang putih yang diatur oleh Kementerian Pertanian, Retno menjelaskan hal tersebut telah dipersyaratkan dalam RIPH untuk mendorong peningkatan produksi domestik mengingat azas penyelenggaraan pangan nasional ialah mengedepankan kemandirian pangan dan kedaulatan pangan.
Sementara itu terkait harga bawang putih yang saat ini cenderung mengalami kenaikan, Retno mensinyalir hal ini diakibatkan kurangnya pasokan barang dibandingkan dengan permintaan pasar, sehingga menyebabkan kenaikan harga.
"Kenaikan harga disebabkan kurangnya suplai di pasar. Ini tentunya perlu keterlibatan dari kita semua, dan NFA akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk stabilisasi pasokan dan harga, sehingga harapannya pasokan ke pasar mencukupi dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," ungkapnya.
Turut hadir dalam FGD Ketua Pusbarindo Antonius Reinhard Batubara, Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih, Peneliti INDEF Ariyo DP Irhamna, perwakilan Kemenko Perekonomian, serta Anggota Pusbarindo.
#pangan #pangankuatindonesiaberdaulat #ketahananpangan #kemandirianpangan #kedaulatanpangan #sinergipangan #bawangputih #hargapangan
