Maluku Utara (Malut) memiliki 800 pulau. Sebanyak 70 persen di antaranya dihuni masyarakat. Sisanya hanya pulau kecil yang tak ditempati. “Kondisi geografis seperti ini tidak menguntungkan bagi distribusi pangan, karena pasti membutuhkan biaya lebih untuk transportasi laut,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi, di Ternate Malut, Selasa (19/12). Seharusnya kondisi tersebut membuat harga-harga pangan meningkat, tapi kenyataannya tidak begitu. Justru harga 11 pangan pokok tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Kenaikan harga tidak lebih dari 10 persen. Beras misalkan, masih di kisaran Rp 13 ribuan. Pemprov Malut juga mencatat harga telur per kilogram tidak sampai Rp 30 ribu. Secara umum, masyarakat setempat tidak kesulitan untuk memperoleh 11 bahan pokok. Sementara di daerah lain, seperti Pulau Jawa, kenaikan harga tersebut kerap melebihi 10 persen menjelang hari besar keagamaan sehingga membebani masyarakat. Kementerian Pertanian mengimbau provinsi lain mencontoh Malut. Bahkan, kata Agung, provinsi lain yang kondisi infrastruktur dan keterhubungan antardaerahnya jauh lebih bagus dari Malut, seperti yang ada di Pulau Jawa, harus malu jika tak bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok. Kementan juga mengimbau masyarakat tidak boros. Mereka harus mengonsumsi pangan secara proporsional agar tidak menyisakan makanan dalam jumlah besar. “Sisa makanan kita secara nasional cukup tinggi, antara 30-40 persen,” katanya. Angka tersebut sangat mungkin meningkat pada hari raya keagamaan yang biasanya berlimpah makanan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku Utara Saiful Turui menjelaskan upaya tersebut bermula dari amanah Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba. “Saya tak mau dengar harga pangan meningkat tajam seperti cabai Rp 100 ribu per kilogram,” kata dia menirukan pesan Gubernur. Meski sudah berusaha, Saiful mengaku masih kesulitan menyiasati kenaikan harga bawang merah dan cabai keriting yang naik sekitar 8,3 persen. Keduanya banyak didatangkan dari Jawa dan Sulawesi melalui jalur laut. Strateginya untuk menekan harga pangan adalah memperkuat kerja sama dengan distributor kebutuhan pokok. Mereka diarahkan untuk mengeluarkan lebih dari 50 persen komoditas yang disimpan ke pasar, sehingga ketersediaan pangan melimpah. Selain itu, bazar kebutuhan pokok dengan harga sangat murah juga diselenggarakan di Ternate pada Rabu (20/12). Masyarakat dapat meramaikannya dan memanfaatkan kegiatan itu untuk membeli berbagai kebutuhan. Tim pengawas harga pangan baik dari pemerintah daerah maupun Polri juga disebar ke pasar-pasar. Mereka akan menindak penimbun atau siapa pun yang menyulitkan masyarakat menjangkau pangan. Strategi tersebut bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan tahun baru yang akan mereka rayakan dalam waktu dekat. Cara seperti ini menurutnya harus diperkuat lagi dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama dengan pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di Malut. Ternate misalkan membutuhkan akses jembatan ke Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Halmahera Utara, dan Halmahera Barat. Pembangunan jalan di beberapa daerah di Malut sudah terlaksana, sehingga memudahkan transportasi orang dan barang. Namun, hal itu masih harus didukung pembangunan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di sana agar biaya transportasi keduanya tidak membengkak. Bantuan truk Pemprov Maluku Utara juga memberikan bantuan 10 unit truk pengangkut kebutuhan pokok kepada lima pemerintah daerah setempat. Kemudian ada empat gudang pangan yang dilengkapi dengan lemari pendingin. Empat di antaranya sudah selesai dibangun. Gudang tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk pengeringan gabah. Biaya operasional semuanya akan ditanggung pemerintah kabupaten setempat. Pihaknya berharap bantuan tersebut dapat lebih menekan biaya transportasi sehingga harga pangan menjadi lebih murah. Targetnya adalah pada 2018 harga pangan dapat lebih terjangkau lagi. Pengiriman barang terutama pangan menjadi lebih mudah agar selalu tersedia di pasar.