STRUKTUR PPID

PROFIL PPID

PPID Badan Pangan Nasional diampu oleh Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas sebagai PPID Utama, sedangkan PPID Pelaksana merupakan Kepala Unit Kerja Eselon 2 lingkup Badan Pangan Nasional sebagai berikut :

1. Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum;

2. Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum;

3. Direktur Ketersediaan Pangan; 

4. Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 

5. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan; 

6. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan; 

7. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 

8. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan; 

9. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; 

10. Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan; 

11. Inspektur; dan

12. Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan.

Dalam struktur pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Pangan Nasional, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang berada di unit kerja eselon II berperan sebagai perpanjangan tangan dari PPID Utama. 

Pelayanan dan pengelolaan informasi publik dilaksanakan secara terpusat melalui PPID Utama, sehingga seluruh proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan penyampaian informasi kepada pemohon informasi hanya dilakukan oleh PPID Utama sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana terlampir. 

PPID Pelaksana memiliki fungsi utama dalam mendokumentasikan dan menyediakan data serta informasi yang berada dalam lingkup tugas dan kewenangannya. PPID Pelaksana mendukung proses pelayanan informasi publik dengan memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat mempercepat proses pemberian informasi kepada masyarakat oleh PPID Utama. 

Dengan pola pengelolaan yang terpusat ini, koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana menjadi kunci untuk menjamin keterbukaan informasi publik yang efektif, transparan, dan sesuai standar pelayanan informasi. PPID Pelaksana tidak secara langsung melayani permohonan informasi dari masyarakat, namun berperan penting dalam mendukung kelancaran pelayanan melalui penyediaan dokumen, data, dan klarifikasi yang diperlukan oleh PPID Utama.

GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID BADAN PANGAN NASIONAL

Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas informasi publik, Badan Pangan Nasional membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pembentukan PPID ini ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pangan Nasional. 

Selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID, Kepala Badan Pangan Nasional menetapkan Keputusan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Pangan Nasional. 

PPID Badan Pangan Nasional bertugas memastikan bahwa setiap informasi publik yang berada di bawah penguasaannya dapat diakses secara mudah, cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui keberadaan PPID, masyarakat dapat memperoleh hak atas informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bagian dari hak asasi manusia dan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Badan Pangan Nasional tidak hanya berperan sebagai pelayan informasi publik, tetapi juga sebagai penjaga integritas dan kerahasiaan informasi yang dikecualikan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan kepentingan yang sah dapat terjaga dengan baik.

Keberadaan PPID Badan Pangan Nasional menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, efektif, efisien, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta memastikan masyarakat mendapatkan akses dan layanan informasi yang cepat, tepat, dan berkualitas.

VISI

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

MISI

1. Menyediakan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara profesional.
3. Meningkatkan profesionalisme SDM layanan informasi publik.
4. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

I. Atasan PPID, mempunyai tugas:

Memberikan arahan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

II. PPID, mempunyai tugas: 

1. mengoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik;
2. mengoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit kerja eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional; 
3. mengoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit eselon II di lingkungan Badan Pangan nasional;
4. menetapkan dan memutakhirkan daftar informasi publik;
5. melakukan pengujian konsekuensi dan menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan pengubahannya;
6. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan; 
7. mengoordinasikan pengumuman informasi publik yang wajib diumumkan secara periodik melalui media yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan secara efektif;
8. mengoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas Informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan Informasi yang dikecualikan beserta alasannya;
10. mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku;
11. mengembangkan kapasitas perangkat PPID dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik; 
12. melakukan pembinaan terhadap PPID Pelaksana di pusat dan PPID Pelaksana termasuk dalam menyelesaikan keberatan;
13. menyampaikan laporan kepada atasan PPID atas pelaksanaan tugas PPID; dan
14. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pangan Nasional.

III. PPID Pelaksana, mempunyai tugas: 

1. mengumpulkan seluruh informasi publik di masing-masing unit kerja;
2. menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang ada di unit kerja;
3. mendata informasi publik di masing-masing unit kerja dalam rangka pemutakhiran data dan menyampaikannya kepada PPID beserta dokumen pendukung; dan
4. mengajukan usulan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan kepada PPID.