Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ada di seluruh Indonesia dengan menggencarkan intervensi pengendalian kerawanan pangan. Program ini menjadi salah satu konsistensi pemerintah untuk meringankan beban pengeluaran untuk panhan bagi masyarakat yang termasuk kategori keluarga rentan rawan pangan.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA, Sri Nuryanti menjelaskan di Indonesia masih terdapat sebanyak 68 daerah rawan dan rentan pangan. Daerah tersebut tersebar di wilayah tinur Indonesia, wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3T-P) serta beberapa wilayah kepulauan. Selain itu, masih terdapat 8,53 persen masyarakat masih kurang gizi.
“Kepala NFA memberikan arahan agar piloting ini menjadi pemantik pemerintah daerah, dalam hal ini 20 kabupaten dan 8 provinsi lokus untuk melanjutkan dan mereplikasi kegiatan serupa dengan dukungan APBD dan CSR, sehingga status ketahanan pangan dan gizi masyarakat meningkat,” ucap Nuryanti saat pemantauan penyaluran paket intervensi pengendalian kerawanan pangan di kelurahan Waihaong, Kota Ambon (16/07).
“Pada hari ini kami memastikan paket bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan kepada 5.622 keluarga di Maluku terus disalurkan dengan baik. Kita berikan paket bantuan pangan pendamping berupa kornet sapi dan ikan sarden, bihun jagung sebagai minyak goreng dan garam beryodium,” lanjut Nuryanti.
Lebih lanjut, Sri Nuryanti menyampaikan bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan lebih mudah penyalurannya jika memegang prinsip 6T dalam eksekusinya. “6T dalam menyalurkan bantuan tersebut ialah Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat waktu, Tepat kualitas, Tepat harga, dan Tepat administrasi. Prinsip ini yang harus kita kawal bersama, dengan begitu dapat meminimalisir hal-hal yang di luar kendali,” imbuhnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Juli 2024 , program banpang dan program bantuan sosial lainya ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023 dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.
“Melihat data BPS kami optimis program intervensi pengendalian kerawanan pangan ini dapat menurunkan angka kemiskikan sesuai dengan fokus kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Melalui program ini, Kami (Bapanas) bersama BUMN pangan bekerja keras menyalurkan paket bantuan pangan sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat,’’ Tandasnya.
Hingga pemantauan pada hari ini, Selasa 16 Juli 2024, penyaluran bantuan pangan Pengendalian Kerawanan Pangan di Provinsi Maluku telah mencapai 80%, yang tertinggi pencapaianya.
