JAKARTA – Dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait terus melaksanakan berbagai aksi nyata di lapangan. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup pemantauan dan pengawasan harga pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta monitoring dan evaluasi (Monev) di pasar dan ritel modern.
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (16/6/2025), menyampaikan bahwa berbagai upaya tersebut dilakukan untuk menekan harga pangan agar sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat konsumen. Salah satunya ialah dengan rencana penyaluran 1,318 juta ton beras SPHP sepanjang tahun 2025. Untuk Juni - Juli, target penyaluran sekitar 150 ribu ton.
“Penyaluran SPHP beras pada Juni hingga Juli dilakukan untuk mengantisipasi tingginya harga beras di beberapa wilayah, dengan total volume (tahun 2025) sebesar 1,318 juta ton, disertai penguatan pemantauan, pengawasan, dan sinergi penyaluran bersama Koperasi Desa Merah Putih,” jelas Andriko.
Lebih lanjut, untuk mendorong harga di tingkat produsen, khususnya daging ayam ras dan telur ayam ras agar sesuai dengan HAP, NFA mendorong kolaborasi antara peternak dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pelaksanaan business matching di berbagai daerah.
“Diperlukan pemetaan data peternak dan SPPG, serta pelaksanaan business matching antara SPPG dan produsen atau peternak di daerah sentra guna mempercepat penyerapan program bagi peternak rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, dalam mengurangi disparitas harga komoditas pangan seperti cabai merah keriting dan cabai rawit, dijelaskan Andriko, saat ini Kepala NFA Arief Prasetyo Adi tengah menginisiasi pengkajian kebijakan penetapan standar harga antarwilayah serta pemanfaatan dukungan inovasi untuk menjaga daya simpan produk.
“Akan dilakukan langkah konkret untuk menekan disparitas harga, terutama di wilayah Indonesia Timur, melalui penetapan standar harga antarwilayah. Selain itu, inovasi seperti penggunaan senyawa chitosan akan dimanfaatkan untuk memperpanjang umur simpan dan menjaga kualitas cabai,” tambahnya.
Sejalan dengan Andriko, Deputi Bidang Perekonomian KSP Edy Priono meminta agar penyaluran beras SPHP fokus disalurkan pada daerah-daerah yang mengalami harga tinggi atau kenaikan harga seperti di wilayah timur Indonesia.
“Kalau dari hasil pemantauan kami yang masuk kategori tidak aman itu hanya satu komoditas yaitu hanya beras medium di zona III,” ujar Edy.
Terakhir, Andriko juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pemantauan dan pengawasan harga telah dilakukan bersama 1.053 petugas di daerah, GPM telah diselenggarakan sebanyak 3.817 kali, penyaluran beras SPHP telah mencapai 181.173 ton (atau 60,39% dari target), serta Monev terus dilaksanakan di pasar dan ritel modern.
---
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)
217/R-NFA/VI/2025
17 Juni 202
Informasi lebih lanjut:
Email: komunikasi@badanpangan.go.id
Telp: 087783220455
