JAKARTA – Pemerintah dorong intervensi strategis untuk percepatan penurunan prevalensi stunting. Hal tersebut dalam rangka memastikan angka penurunan stunting tahun 2024 tercapai sesuai target yang telah dicanangkan.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, Badan Pangan Nasional mendukung penuh dan siap berperan aktif secara masif menjalankan program-program strategis penurunan stunting. “Saat ini bersama-sama BKKBN kita telah membangun kolaborasi untuk menjalankan program penurunan stunting berupa pendistribusian bantuan pangan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 Provinsi,” ujar Arief dalam keterangan yang disampaikan Jumat, (26/5/2023), di Jakarta.
Menurutnya, melalui program yang dijalankan bersama Holding BUMN Pangan ID FOOD tersebut sebanyak 1,4 juta KRS sesuai data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah terdaftar untuk menerima bantuan pangan berupa daging ayam ukuran 1 ekor dalam bentuk karkas dengan ukuran sekitar 0,9-1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir telur. Bantuan disalurkan dalam tiga tahap selama tiga bulan. Pendistribusiannya sudah running sejak April atau sebelum Lebaran dan akan dilaksanakan sampai bulan Juli.
“Seperti kita ketahui daging ayam dan telur ayam merupakan sumber protein yang baik bagi pemenuhan gizi dan nutrisi. Dengan mendistribusikannya sebagai bantuan pangan, maka pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat khususnya keluarga berisiko stunting memperoleh asupan gizi dan nutrisi yang cukup untuk mencegah dan mengurangi stunting,” paparnya.
Sampai dengan 25 Mei 2023 ini penyaluran bantuan tahap pertama telah terdistribusi sebanyak 1,1 juta paket, atau 81,5% dari total penyaluran di 7 provinsi, yaitu Banten sebanyak 57 ribu paket (89%), Jawa Barat 405 ribu paket (99%), Jawa Tengah 322 ribu paket (99%), Jawa Timur 314 ribu paket (82%), serta Nusa Tenggara Timur (NTT) 4 ribu paket (4%), Sulawesi Barat 2 ribu paket (14%), dan Sumatera Utara 72 ribu paket (52%).
Melihat respon dan dampak positif dari program bantuan ini, Arief berharap, keberlanjutannya bisa dijaga atau dilanjutkan dengan jumlah sasaran dan jangkauan yang lebih masif lagi. “Program yang dijalankan sesuai arahan langsung Bapak Presiden ini memberikan banyak dampak positif bukan hanya bagi penurunan angka stunting tetapi juga bagi pengendalian inflasi dan penguatan ekosistem perunggasan nasional. Diakui para peternak hadirnya pemerintah melalui BUMN Pangan sebagai off taker turut berkontribusi menjaga stabilitas harga jual telur dan daging ayam di tingkat peternak, sehingga dampaknya sangat luas," ujarnya.
Selain melalui bantuan pangan, Arief memaparkan, Badan Pangan Nasional juga telah mengintegrasikan program penurunan stunting ini dalam gerakan konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), melalui kerja sama pengelolaan Rumah B2SA bersama Tim Penggerak (TP) PKK Pusat. Rumah Pangan B2SA merupakan pusat edukasi dan sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat untuk pemenuhan gizi dan pencegahan stunting. Saat ini sudah mulai berjalan di Binjai, Sumatera Utara dan akan diduplikasi lebih luas di kabupaten/kota lainnya.
“Kita juga jalankan program penurunan stunting melalui gerakan Selamatkan Pangan berkolaborasi dengan komunitas pegiat pencegahan food waste dan donatur/penyedia pangan seperti asosiasi ritel, restoran, hotel, dan lainnya. Kita kumpulkan donasi pangan melalui fasilitas mobil logistik pangan untuk didistribusikan salah satunya kepada masyaraka rentan rawan pangan dan gizi,” ungkapnya.
Ia memastikan, berbagai program penurunan stunting yang disiapkan dan dijalankan Badan Pangan Nasional merupakan bagian dari extra effort atau upaya melakukan terobosan untuk mempercepat angka penurunan stunting sesuai arahan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pada Rapat Terbatas Tingkat Menteri untuk Percepatan Penurunan Stunting Triwulan I Tahun Anggaran 2023 bersama para Menteri dan Kepala Lembaga yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Pusat, Kamis (25/5/2023), di Istana Wapres, Jakarta. Wapres menekankan, agar digencarkan intervensi strategis untuk mendorong penurunan stunting lebih cepat dari capaian yang sudah dicapai sebelumnya guna memastikan target tahun 2024 bisa tercapai.
Lebih lanjut, Arief mengatakan, upaya penurunan stunting paralel dengan langkah penurunan kerawanan pangan dan gizi yang telah menjadi bagian dari tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Di mana salah satu fungsi Badan Pangan Nasional adalah melakukan koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan terkait kerawanan pangan dan gizi.
“Secara struktural kita telah menempatkan langkah dan strategi penurunan kerawanan pangan dan gizi di Kedeputian 2 Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang menekankan pentingnya upaya penyelesaian stunting di Tanah Air agar kualitas sumber daya manusia kita semakin baik,” pungkasnya.
Adapun berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting tahun 2022 adalah sebesar 21,6 persen, atau mengalami penurunan sebesar 9,2 persen dalam 4 tahun. Sementara target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.
.
——————————
*Siaran Pers*
*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*
107/R-NFA/V/2023
25 Mei 2023
*Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:*
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
