Badan Pangan Nasional/NFA melaksanakan amanat ketentuan Pasal 43 ayat (7) dan Pasal 44 ayat (5) PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dengan menyusun Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Kesiapsiagaan Krisis Pangan, ungkap Plt. Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy pada rapat harmonisasi di Depok (18/08/2023).

Sarwo Edhy menambahkan, Rancangan Peraturan Badan ini nantinya digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kajian kesiapsiagaan krisis pangan dan menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Rachmad Firdaus menegaskan pentingnya Rancangan Peraturan sebagai antisipasi terhadap potensi krisis pangan global dan situasi kerentanan pangan nasional dan daerah, serta mengapresiasi dukungan dari Kementerian/Lembaga atas Rancangan Peraturan ini. Lebih lanjut, Rachmad menyampaikan ketentuan teknis operasional pelaksanaan kajian kesiapsiagaan krisis pangan dan penyusunan program kesiapsiagaan krisis pangan akan diatur dalam Petunjuk teknis.

Pembina Pokja Perbadan 14 Kemenkumham Andrie Amoes mengatakan materi muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional mencakup Kesiapsiagaan Krisisi Pangan, tidak sampai penanggulangan krisis pangan, karena yang diamanatkan kepada Badan Pangan Nasional adalah kesiapsiagaan krisis pangan. 

Perwakilan Sekretariat Kabinet, Zaenal Arifin menyampaikan Kesiapsiagaan Krisis Pangan merupakan sebagai upaya pencegahan  terjadinya ancaman krisis pangan, merupakan isu nasional yang diingatkan oleh Bapak Presiden. Zainal setuju agar Rperbadan ini dilanjutkan proses pengundangan dan penerbitannya. 

Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Kemendagri, Kemenkes, Kemenkumham, Setkab, BNPB, BPS, BMKG, BIG, dan internal NFA.