Krisis pangan saat ini tengah menjadi isu global salah satunya merupakan akibat dampak terjadinya El Nino, mengantisipasi kondisi tersebut sejumlah langkah antisipatif dilakukan oleh pemerintah demi menjaga ketahanan pangan. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyiapkan early warning system Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG).
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan dan gizi NFA, Nita Yulianis saat membuka Pertemuan Koordinasi Teknis Pelaksanaan Kegiatan Sistem Peringatan Dini Kerawananan Pangan dan Gizi (SKPG) Tahun 2023 di Bandung, Kamis (5/10/2023).
“Hasil penyusunan dan analisis SKPG dapat digunakan sebagai informasi dalam memberikan rekomendasi kebijakan serta tindakan sesuai dengan tingkat ketahanan dan kerawanan pangan yang ditunjukkan dalam Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi” demikian disebutkan oleh Nita.
Lebih lanjut Nita juga menjelaskan bahwa Perbadan nomor 16 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu langkah konkret Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan kewenangan untuk melakukan pembinaan teknis SKPG kepada daerah.
Hal tersebut sejalan dengan arahan kepala NFA Arief Prasetyo Adi bahwa seluruh partisipan terutama yang berada di level teknis harus dipastikan memahami SKPG, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi sesuai persoalan di masing-masing daerah.
“Saya ingin Bapak Ibu yang berada di level teknis di provinsi dan kabupaten/kota benar-benar memahami SKPG ini. Data yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan dan gizi." tegas Arief.
Pada kesempatan tersebut Direktur Kewaspadaan Pangan dan gizi NFA juga mengingatkan kepada dinas terkait yang menangani ketahanan pangan di daerah bahwa realisasi anggaran dekonsentrasi kegiatan Kewaspadan Pangan Gizi (KPG) per tanggal 4 Oktober 2023 masih sangat rendah.
“Mengingat realisasi anggaran kegiatan SKPG yang masih minim, untuk itu mohon bantuan provinsi untuk melakukankan langkah-langkah percepatan pelaksanaan SKPG khususnya dalam proses output kegiatan dan penyusunan laporan” himbau Nita.
Sementara itu Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Indriantari mengapresiasi pelaksanaan pertemuan koordinasi ini
“Kami juga telah memiliki Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SIMAWAS PAGI) sebagai upaya untuk memantau kondisi ketahanan pangan di Jawa Barat serta sebagai rujukan rekomendasi tindakan yang harus diambil”, Jelas Indriantari.
Pertemuan koordinasi tersebut dihadiri oleh Inspektur NFA, Kepala Pusat Data Informasi NFA, Kepala Biro Perlengkapan, Keuangan dan Umum NFA serta dinas yang menangani ketahanan pangan dari 38 provinsi baik secara daring maupun luring.
