Penyelamatan dan donasi pangan yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia disepakati menjadi salah satu dari tujuh prinsip pencegahan dan penurunan Food Loss and Waste (FLW) dalam The 9th Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Food Security Ministerial Meeting (FSMM9) and Related Meetings yang digelar di Trujillo, Peru pada tanggal 12 sampai 18 Agustus 2024.
Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) Nita Yulianis yang hadir sebagai ketua Delegasi Republik Indonesia dalam APEC FSMM9 mengatakan bahwa usulan tersebut selaras dengan adanya kajian tentang keterkaitan pemanfaatan FLW sebagai salah satu penanganan kerawanan pangan dan gizi.
"Prinsip penyelamatan dan donasi pangan ini melengkapi enam prinsip yang menekankan pada aspek efisiensi. NFA mengusulkan satu tambahan prinsip FLW dengan pertimbangan pada masifnya potensi pangan berlebih yang dapat disalurkan kepada kelompok yang lebih membutuhkan" ujar Nita pada saat menjadi salah satu pembicara dalam 2nd Plenary Session Policy Partnership on Food Security (PPFS).
Proses pembahasan ketujuh prinsip tersebut sudah berlangsung secara intensif dan kontinu sejak pertemuan pada Februari 2024 lalu di Lima, Peru. Pembahasan dilanjutkan melalui intersesi melalui enam kali pertemuan daring dan tujuh draf dokumen selama bulan Mei hingga Agustus 2024. Prinsip ini digunakan sebagai acuan dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan, efisien, inklusif, dan inovatif di Kawasan Asia Pasifik.
“Tujuh prinsip pencegahan dan penurunan FLW di Kawasan Asia Pasifik yakni Memperkuat kerangka kelembagaan; Mempromosikan kemitraan sektor publik-swasta dan koordinasi dengan stakeholder terkait; Mendorong penelitian, inovasi, teknologi, dan digitalisasi; Mempromosikan peningkatan kapasitas, kesadaran, dan pendidikan; Meningkatkan pengumpulan data dan manajemen pengetahuan; Menciptakan lingkungan yang mendukung promosi investasi infrastruktur fisik; serta Mendukung penyelamatan pangan dan donasi pangan," ungkap Nita.
Dalam kesempatan yang sama, Nita memaparkan tentang kebijakan, program, dan aksi yang dilakukan Indonesia dalam pencegahan dan pengurangan FLW, termasuk pelaksanaan Gerakan Selamatkan Pangan tahun 2022 - 2024. Indonesia juga menyampaikan apresiasi serta mendukung capaian strategis APEC PPFS Peru dan seluruh Ekonomi APEC yang telah menyepakati prinsip ini.
Sehari sebelumnya (15/08/2024) telah dilaksanakan pertemuan “Public-Private Partnership Retreat” untuk meningkatkan partisipasi aktif sektor swasta serta memperkuat kemitraan publik-swasta dalam APEC PPFS.
Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Program Development and External Engagement Manager Aloysius Wiratmo memaparkan best practice yang dimiliki IBCSD yakni memiliki setidaknya 25 penandatangan dari sektor usaha dan non bisnis (food bank, lembaga penelitian dan lembaga komunikasi) yang telah berkomitmen pada upaya pencegahan dan penurunan FLW. Pendekatan untuk mengurangi FLW menggunakan standar internasional TMA (Target – Measure – Act) yang sejalan dengan target SDGs 12.3, yaitu menurunkan food waste sebesar 50% di tingkat retail dan konsumen, serta penurunan food loss di rantai pasok pangan.
Pada retreat yang dibuka oleh PPFS Vice Chair Allison Thomas itu, dibuat beberapa kelompok pembahasan yang terdiri dari 5 tematik, yaitu communication and mutual understanding, data and information sharing, policy concern, accessibility serta participation. Dari hasil diskusi, seluruh Ekonomi APEC memformulasikan rekomendasi yang akan dimasukan dalam PPFS Term of Reference (ToR) mengenai kemitraan publik-swasta yang akan diperbarui pada tahun 2025.
Vice Minister of Agrarian Development Policies and Supervision Peru Christian Alejandro Garay Torres sebagai PPFS Chair menyampaikan dukungan dan apresiasinya terhadap progres yang dicapai seluruh Ekonomi APEC dalam mengimplementasikan roadmap ketahanan pangan 2030 dan rencana impelementasinya termasuk Visi Putrajaya 2040 serta Aetearoan Plan of Action.
"Saya juga menyambut baik rekomendasi yang diperoleh selama public-private retreat. Ini akan mendorong keterlibatan dan kolaborasi sektor swasta yang lebih besar dalam mencapai ketahanan pangan di Kawasan Asia Pasifik," tuturnya.
