JAKARTA – Pemerintah terus mendorong Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai instrumen stabilisasi pangan khususnya beras, jelang Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, menegaskan GPM merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan intervensi cepat di daerah-daerah dengan harga pangan tinggi.
“Terima kasih kepada Pak Kapolri, berserta jajaran dan seluruh Kapolda se-Indonesia yang hari ini secara serentak mengadakan Gerakan Pangan Murah. Perintah dari Bapak Presiden yang pertama adalah bantuan pangan, yang posisinya sudah 90 persen untuk 18,27 juta KPM. Berikutnya adalah gerakan pangan murah SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, sejumlah 1,3 juta ton. Program ini akan dijalankan sampai dengan Desember,” ujar Arief saat menghadiri Kick Off Gerakan Pangan Murah yang digelar Polri pada Kamis (14/8/2025) di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Arief menambahkan, dengan stok beras yang ada di Bulog sangat cukup dan aman, intervensi stabilisasi ini akan digenjot agar masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau.
"Dengan alokasi 1,3 juta ton beras SPHP ini, artinya sampai akhir tahun rata-rata per hari kita harus mendistribusikan sekitar 12.000 ton. Jika digencarkan secara masif, harga akan baik. Dua hingga tiga minggu ke depan kita akan terus intensifkan GPM, termasuk yang dilakukan saudara-saudara dari Polri,” kata Arief.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, GPM kali ini menjadi kick off untuk kegiatan serentak hingga 16 Agustus, bahkan ditargetkan berlanjut seminggu setelahnya untuk memaksimalkan penyaluran beras SPHP.
“Sampai 13 Agustus telah disalurkan 5.706 ton beras SPHP di 4.705 titik. Khusus hari ini, di puncak GPM yang juga kick off, disalurkan 2.424 ton beras di 1.552 titik dengan 484.977 penerima manfaat. Semua dijual sesuai atau di bawah HET. Program ini akan terus dievaluasi mingguan agar penyaluran 1,3 juta ton dapat maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan GPM adalah bagian dari upaya menjaga inflasi agar tetap dalam kisaran 1,5–3,5 persen.
“Inflasi Juli berada di angka 2,37 persen. Ini masih dalam target. Namun kita melihat sektor pangan, terutama beras, perlu mendapat perhatian karena terjadi tren kenaikan di beberapa daerah. Presiden memerintahkan stabilisasi harga. Kami apresiasi Bulog, Badan Pangan Nasional, dan khususnya Kapolri yang menginisiasi acara ini, sehingga jejaring Polri di seluruh daerah dapat dimanfaatkan untuk distribusi cepat,” katanya.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa stok beras nasional dalam kondisi aman. “Bulog memiliki stok 3,9 juta ton, dengan 1,3 juta ton dialokasikan untuk SPHP dan sisanya untuk bantuan pangan. Sinergi dengan Polri, TNI, Pemda, dan seluruh stakeholder akan meminimalisir kenaikan harga di lapangan sesuai arahan Presiden,” jelasnya.
Dengan sinergi lintas sektor ini, pemerintah optimis harga beras dan pangan strategis lainnya dapat ditekan dan tetap terjangkau oleh masyarakat, sekaligus menjaga daya beli dan ketahanan pangan nasional, khususnya menjelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
Adapun berdasarkan Panel Harga Pangan per 14 Agustus 2025, harga rata-rata beras medium dari 3 Zona di tingkat konsumen mengalami penurunan sebesar 0,04 persen dari Rp 14.493 per kg pada minggu sebelumnya menjadi Rp 14.487 per kg. Sementara itu, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan harga beras juga mengalami penurunan dari 205 kota di bulan Juli menjadi 191 kota di bulan Agustus.
Penurunan harga ini ditengarai dipengaruhi salah satunya penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar. Selain itu juga dampak positif dari penyaluran bantuan pangan beras untuk masyarakat berpendapatan rendah.
———————————————
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Email: komunikasi@badanpangan.go.id
Telepon: 0877-8322-0455
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional / National Food Agency (NFA)
317/R-NFA/VIII/2025
14 Agustus 2025
