ASEAN Inter-Sectoral Consultation on The Development of A Plan of Action for The Implementation of the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection diselenggarakan di Siem Reap, Kamboja, pada 8-9 Desember 2014, dengan tujuan: (i) menyiapkan draft rencana aksi untuk mengimplementasikan the ASEAN Declaration on Strengthening Social Protection; dan (ii) mempercepat adanya kerja sama dan koordinasi regional diantara badan sektoral ASEAN untuk menangani perlindungan sosial.
Pertemuan dibuka oleh Deputy Secretary-General of ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), Mrs. Alicia dela Rosa-Bala dengan memberikan welcoming remarks, selanjutnya perwakilan dari High Level Representative, Ministry of Social Affairs, Veteran and Youth Rehabilitation, Mr. Sambung Boros, serta dilanjutkan dengan opening remarks dari Vice Chair of the Council for Agricultural and Rural Development, Secretary of State, Ministry of Interior, Mr. Ngy Chanpal. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 8 Kementerian/Lembaga, 8 Badan Sektoral ASEAN, dan 8 Lembaga Internasional dan NGO internasional yang terkait dengan perlindungan sosial, yaitu bidang sosial, tenaga kerja, perencanaan pembangunan, kesehatan, pertanian, pembangunan pedesaan dan penanggulangan kemiskinan, dan kependudukan, serta Lembaga Internasional dan NGO Internasional. Peserta yang hadir sebanyak 130 orang, berasal dari perwakilan berbagai Kementerian/Lembaga terkait di 10 negara anggota ASEAN. Lembaga internasional yang hadir adalah ILO, FAO, UNICEF, UNDP, WHO, UN Women, World Bank, ADB, Asean Secretariat, sementara dari NGO internasional yang hadir adalah HelpAge International, Asia DHRRA.
Pada pertemuan ini Delegasi Republik Indonesia diwakili oleh 8 orang peserta, yaitu perwakilan beberapa K/L terkait, yaitu Dr. Ir. Mei Rochjat Darmawiredja, M.Ed. dan Citra Indra Permatasari, M.Sc. dari Kementerian Pertanian; Makmur Sanusi, Ph.D., Senior Advisor Social Integration, Kementerian Sosial; Rustian Sirait dari Kementerian Tenaga Kerja; Armansyah Syarkati dan Laode Musafin dari Kementerian Kesehatan; Fery Ferdiansyah dari Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Ribut Santoso sebagai perwakilan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Pada pertemuan tersebut, pengalaman Indonesia dalam melaksanakan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Desa Mandiri Pangan (Demapan), Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dan Program Keluarga Harapan (PKH) kembali mendapat apresiasi dan tanggapan positif dari lembaga internasional dan para peserta pertemuan serta menjadi acuan dalam topik diskusi agar menjadi pembelajaran bagi negara lain. Selain itu, delegasi Indonesia memiliki beberapa target isu yang disampaikan dalam diskusi tersebut, yaitu mengenai tenaga kerja migran (migrant workers) baik yang terdokumentasi maupun yang tidak terdokumentasi, memberikan penekanan petani dan nelayan pada tenaga kerja sektor informal (informal workers/informal sectors) agar lebih diakui keberadaannya sebagai tenaga kerja yang harus mendapat perlindungan sosial, peran SOM-AMAF dalam forum konsultasi terkait perlindungan sosial harus mulai dibangun dengan badan sektoral ASEAN lainnya, mengingat petani kecil dan nelayan (small farmers and fisherfolks) merupakan tenaga kerja yang memiliki resiko sosial cukup tinggi
