Sebagai langkah penting dalam penguatan kebijakan penanganan kerawanan pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) susun direktori angka Prevalence of Undernourishment (PoU).
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis saat membuka diskusi reviu dan finalisasi penyusunan direktori angka PoU Kecamatan dan Desa Tahun 2024 di Depok, Jum’at 20/6/2025.
“Penyusunan direktori ini telah mencapai 80%, sehingga perlu direviu dan difinalkan bersama dengan BPS untuk memastikan akurasi isi serta visualisasinya sehingga mudah dipahami. Reviu ini akan menghasilkan 38 buku direktori PoU tingkat kecamatan dan desa serta akan dirilis pada Juli 2025 mendatang,” ungkap Nita Yulianis.
Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis juga memaparkan bahwa untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi dapat ditunjukan melalui angka Prevalence of Undernourishment (PoU). “PoU Indonesia tahun 2024 sebesar 8,27%, mengalami perbaikan dari tahun 2023 sebesar 8,53%.” tegasnya.
Kegiatan kewaspadaan pangan di tingkat pusat dan daerah dilaksanakan melalui tiga kegiatan prioritas yakni penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai salah satu alat/tools early warning system dalam menetapkan dasar kebijakan pangan dan gizi.
“Selanjutnya adalah upaya penyelamatan pangan melalui Gerakan Selamatkan Pangan (GSP) untuk mencegah dan mengurangi sisa pangan bersama pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah khususnya 17 provinsi pelaksana dekonsentrasi GSP serta stakeholder lainnya,” jelas Nita
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS, Ahmad Avenzora menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dalam penyusunan direktori PoU 2024 hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Ini merupakan keterbaruan yang penting, sebelumnya hanya sampai kabupaten/kota. Untuk PoU 2025 akan kita upayakan disusun lebih awal, kami berharap data PoU dapat segera rilis dan dimanfaatkan secara optimal,” sambut Ahmad Avenzora.
Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS menyebutkan bahwa sejak 2018, angka PoU Indonesia sudah dapat diperbandingkan dengan negara lain karena memiliki metode yang terstandarisasi secara global.
Dengan finalisasi ini, diharapkan Buku Direktori Angka PoU Kecamatan dan Desa Tahun 2024 ini dapat menjadi landasan kebijakan pangan yang kuat dan tepat sasaran dalam mendorong penurunan angka kerawanan pangan di seluruh Indonesia.
