Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) sebagai upaya pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

Hal tersebut disampaikan Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani dalam Pertemuan Revitalisasi Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Masyarakat Tahun 2023 yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat di Lapangan KONI Kota Bandung pada Rabu (21/06/2023).

Rachmi mengatakan penyelenggaraan CPP sebagaimana telah diamanatkan dalam regulasi pangan perlu memperhatikan jumlah, jenis, serta pengelolaannya yang juga mencakup perihal pengadaan, penyimpanan, hingga penyalurannya. Disamping itu, khusus untuk penetapan jumlah CPPD, perlu mempertimbangkan upaya penanganan kondisi darurat dan kerawanan pangan, angka konsumsi, dan sumber daya yang tersedia. 

"Pesan dari Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi, pengadaan CPP harus diutamakan dari produksi lokal begitu pula dengan jumlahnya, didasarkan pada perhitungan kebutuhan spesifik wilayah sebagaimana telah diatur dalam berbagai regulasi," ujarnya.

Lebih lanjut Rachmi menjelaskan bahwa pada saat ini NFA tengah melakukan Harmonisasi Perbadan tentang Perhitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dimana regulasi tersebut merupakan hasil review dari peralihan regulasi sebelumnya yakni Permentan 11/2018. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi NFA untuk menetapkan jumlah cadangan pangan nasional. 

Dalam kegiatan yang dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rachmi juga meminta kepada seluruh Dinas Pangan Kabupaten untuk mulai mendata kembali Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang masih aktif untuk kembali diberdayakan.