DEPOK – Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) meluncurkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2025. Dokumen ini menjadi tonggak penting sebagai baseline baru dalam pembangunan ketahanan pangan nasional, sekaligus rujukan bagi penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pangan yang lebih tepat sasaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengungkapkan FSVA dan IKP saat ini telah digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan program-program pembangunan ketahanan pangan yang bersifat lintas sektor. IKP dan FSVA juga dijadikan indikator kinerja pembangunan pangan di dalam RPJMN 2025-2029.
“Hasil analisis FSVA 2025 menunjukkan bahwa 433 kabupaten/kota (84,24%) masuk kategori wilayah tahan pangan, sementara 81 kabupaten/kota (15,76%) masih tergolong rentan rawan pangan. Jumlah ini membaik dibandingkan tahun 2024 yang mencatat 92 kabupaten/kota (17,90%) rentan rawan pangan,” ungkap Sarwo dalam arahannya pada Sosialisasi Hasil dan Bimbingan Teknis FSVA dan IKP Tahun 2025 di Depok, Rabu (27/8/2025).
Sementara itu, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional 2025 mencapai skor 73,00, terdiri dari aspek ketersediaan pangan (61,47), keterjangkauan pangan (82,70), dan pemanfaatan pangan (74,99). “Dengan 12 indikator ketahanan pangan yang lebih komprehensif, capaian IKP Nasional 2025 hampir mencapai target RPJMN 2025 sebesar 73,2, capaian ini merupakan edisi baru yang menjadi dasar peningkatan nilai IKP kedepan,” tambahnya.
Lima daerah dengan capaian IKP tertinggi adalah Kabupaten Badung (Bali), Kota Payakumbuh (Sumatera Barat), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Balangan (Kalimantan Selatan), dan Kota Solok (Sumatera Barat). “Data ini menunjukkan bahwa prioritas pembangunan pangan ke depan seyogyanya diintegrasikan untuk mendukung wilayah Indonesia Timur,” tegasnya.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Sri Nuryanti mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 dilakukan pemutakhiran metodologi dalam penyusunan FSVA dan IKP. Ini merupakan upaya berkelanjutan untuk mengimplementasikan kerangka kerja FSVA yang modern dan responsif dalam mengukur situasi ketahanan pangan.
“FSVA dan IKP 2025 ini adalah edisi pertama dengan metodologi baru. Pemutakhiran ini tidak hanya soal teknis, tetapi menyangkut bagaimana data dapat dimanfaatkan lebih luas untuk mendukung penguatan cadangan pangan, mendorong konsumsi pangan lokal berbasis sumber daya lokal, serta menjamin keamanan pangan bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemutakhiran dilakukan secara inklusif melibatkan berbagai instansi sumber data, pengelola FSVA di pusat dan daerah, pengguna, serta para pakar melalui beberapa kali diskusi terpumpun (Focus Group Discussion), terangnya.
FAO Representative in Indonesia and Timor-Leste Rajendra Aryal mengungkapkan bahwa FSVA telah lama digunakan sebagai alat penting untuk memetakan dan memahami kerawanan pangan di tingkat lokal yang memungkinkan pemerintah dan para mitra memprioritaskan dan merancang intervensi yang tepat sasaran.
“FSVA kembali diperbarui dan menambahkan banyak inovasi, termasuk penggunaan data tingkat desa lebih dari 83.000 desa, memperluas analisis tingkat kecamatan dan integrasi indikator baru serta pemodelan prediktif yang memungkinkan penguatan kapasitas Indonesia dalam memberikan intervensi berbasis bukti dan disesuaikan dengan kondisi lokal di semua tingkat pemerintahan,” ungkap Rajendra.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan terpisah menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung pencapaian SDGs, terutama tujuan tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, serta konsumsi dan produksi berkelanjutan.
Ia menekankan bahwa FSVA dan IKP kini menjadi instrumen strategis untuk menentukan prioritas intervensi program, mulai dari penurunan stunting hingga penguatan cadangan pangan.
“FSVA dan IKP 2025 merupakan edisi pertama yang akan menjadi baseline evaluasi pembangunan ketahanan pangan ke depan,” tambahnya.
Arief berharap jika capaian FSVA dan IKP tidak boleh berhenti pada angka atau catatan diatas kertas kerja saja, melainkan harus diwujudkan dalam aksi nyata yang lebih banyak lagi untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Kita harus terus bergandengan tangan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Komitmen semua pihak sangat penting, mulai dari regulasi, dukungan anggaran, kelembagaan pangan yang kuat, peningkatan kualitas sumberdaya manusia hingga penerapan teknologi dan inovasi untuk menangani kerawanan pangan,” pungkas Arief.
Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Kemenko Pangan Nani Hendiarti, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan Sugeng Harmono, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 1 Kemendagri Edison Siagian dan Country Director for Global Alliance for Improved Nutrition in Indonesia Agness Mallipu.
Ringkasan FSVA 2025 selengkapnya dapat diakses melalui pustaka.badanpangan.go.id
——————————————
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Email: komunikasi@badanpangan.go.id
Telepon: 0877-8322-0455
