Pemerintah secara intens memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Salah satu kebijakan tersebut adalah saat ini Pemerintah tengah melakukan penguatan stok beras.
Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Budi Waryanto mengungkapkan pemanfaatan teknologi pertanian berpotensi mendukung ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan saat berbicara pada kegiatan Focused Group Disscusion (FGD) Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Perberasan Nasional yang di selenggarakan oleh Komite Tetap Ketahanan Pangan KADIN Selasa (22/08).
NFA telah menerbitkan instrumen peraturan untuk menyesuaikan harga gabah dan beras sekitar 20 persen guna menjaga keseimbangan baru. Melalui penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diatur dalam Perbadan 6/2023, keberlangsungan industri perberasan nasional bisa terus terjaga stabil baik di tingkat petani, penggilingan, hingga pedagang.
Budi menambahkan , Prognosa neraca beras s.d. akhir tahun 2023 diproyeksikan surplus 7,6 juta ton dengan estimasi realisasi produksi sesuai rencana dan impor beras sebesar 2,9 juta ton dapat terealisasi. Realisasi produksi beras pada bulan Juli 2023 sebesar 2,42 juta ton (lebih tinggi 20 ribu ton dari prakiraan KSA sebelumnya) dengan neraca produksi konsumsiberas Januari – Juli tahun 2023 surplus sebesar 3,03 juta ton.
Terkait upaya stabilisasi harga beras di pasar, Budi menuturkan dengan telah terlaksananya penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terbukti mampu membantu menjaga gejolak harga. Menilik pada data April sampai dengan Juli, harga beras terlihat relatif stabil, dan tren inflasi pada empat bulan terakhir tersebut terus mengalami penurunan.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi agar memaksimalkan program bantuan pangan beras tahap kedua yang akan dilanjutkan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2023. Ini salah satu bentuk kehadiran pemerintah membantu menjaga daya beli masyarakat, khususnya menghadapi dampak El Nino dan pada saat bersamaan menjelang Natal dan Tahun Baru.
