Kolaborasi di dalam mengantisipasi krisis global termasuk krisis pangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim, bencana alam, dan ketidakpastian global merupakan hal yang sangat penting hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nyoto Suwignyo saat membuka Focus Group Discussion (FGD) tentang Kelembagaan dan Operasional dalam Kesiapsiagaan Krisis Pangan di Depok, Jum’at (19/5/23).

“Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim ekstrim salah satunya El-Nino, yang berpotensi terjadinya kekeringan yang lama dari sebelumnya sehingga harus mengantisipasi segala hal yang mungkin akan terjadi” jelas Nyoto.

Kementerian Dalam Negeri melalui Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dr.La Ode Ahmad P. Bolombo menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus aktif, karena pangan termasuk urusan wajib dan pelaksanaannya merupakan urusan pemerintah umum yang menjadi tanggung jawab kepala daerah. Selanjutnya Program kesiapsiagaan krisis pangan perlu diwujudkan dalam bentuk gladi kesiapsiagaan krisis pangan yang dilakukan serentak di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu Prof. Dr. Ir. Achmad Suryana, MS menyampaikan bahwa isu krisis pangan sudah menjadi isu utama pada Asean Leaders’ Declaration on Strengthening Food Security and Nutrition in Times of Crises yang memuat Respon Cepat Ketahanan Pangan dan Gizi di Masa Krisis.

Untuk mengantisipasi kesiapsiagaan krisis pangan dimaksud, Badan Pangan Nasional pada tahun 2023 ini turut memperkuat dukungan regulasi, kajian, penyiapan instrumen, kelembagaan, dan intervensi program kesiapsiagaan krisis pangan ungkap Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan NFA Rachmad Firdaus.

Pertemuan yang dilakukan secara hybrid dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta serta OPD Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.