Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Pangan Kelik Budiana menerima kunjungan Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nias Utara menggelar audiensi dengan Badan Pangan Nasional di Ruang Rapat Operation Room, Jakarta.
Dalam audiensi ini, Wakil Bupati Nias Utara menyampaikan tujuan utama pertemuan, yaitu mengonfirmasi program dan kebijakan ketahanan pangan yang dapat diterapkan di daerahnya. "Kami ingin memastikan program bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dapat kami manfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Nias Utara," ujarnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan ini adalah ketidaksesuaian data penerima manfaat di lapangan dengan yang tercatat di pusat. "Kami menemukan adanya perbedaan data di lapangan. Kami ingin mengetahui bagaimana mekanisme penyampaian data yang lebih akurat ke pemerintah pusat agar bantuan lebih tepat sasaran," kata Wakil Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa pelaksanaan bantuan pangan untuk Januari–Februari 2025 masih dalam tahap pengajuan anggaran. Namun, program ini sementara ditunda sesuai dengan arahan Presiden.
"Bantuan pangan tahun ini akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dari Bappenas. Saat ini data masih dalam proses penerimaan dari Bappenas ke Bapanas, dan dengan sistem satu pintu ini, kami berharap ketidaktepatan data penerima manfaat bisa dikurangi," terang Kelik.
Terkait pelaksanaan SPHP dan GPM, Badan Pangan Nasional menyatakan bahwa kuota dan lokasi tetap mengacu pada kebijakan tahun 2024. "Penentuan lokasi Gerakan Pangan Murah di kabupaten nantinya akan ditentukan oleh pihak provinsi," tambahnya.
Selain itu, Pusdatin Pangan telah mengembangkan sistem informasi pangan daerah sebagai alat bantu monitoring kondisi ketahanan pangan di wilayah masing-masing. "Kami telah membuat template sistem informasi pangan daerah yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan secara lebih akurat," jelas Kelik.
Audiensi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan ketahanan pangan yang lebih baik bagi masyarakat Nias Utara.
