JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi secara tahunan Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 menjadi yang paling tinggi jika dibandingkan terhadap seluruh triwulan pertama sejak tahun 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan raihan 5,61 persen di triwulan pertama 2026 ini belum pernah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.
"Secara year on year, ekonomi triwulan satu 2026 tumbuh 5,61 persen dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Kalau kita perhatikan di triwulan satu 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi. Kalau kita lihat di triwulan satu (sejak) 2021, belum pernah yang melebihi 5,61," ungkap Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta (5/5/2026).
Data historis BPS menunjukkan perkembangan ekonomi Indonesia secara tahunan 2021 sampai 2026 dimulai pada triwulan pertama tahun 2021 yang berada di -0,69 persen. Kemudian triwulan pertama 2022 melonjak ke 5,02 persen. Triwulan pertama 2023 di 5,04 persen, 2024 di 5,11 persen, dan 2025 sedikit menurun ke 4,87 persen.
Adapun dari sisi pengeluaran, pemerintah terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat secara konsisten. Hal ini tercermin dari porsi kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga dengan kontribusi hingga 54,36 persen dan pertumbuhan 5,52 persen.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tertinggi ada di pengeluaran kelompok restoran dan hotel dengan 7,38 persen dan kelompok transportasi dan komunikasi 6,91 persen. Sementara kelompok makanan dan minuman selain restoran punya andil terhadap pertumbuhan konsumsi rumah tangga di 4,54 persen.
Kepala BPS Amalia menyatakan berbagai kebijakan ekonomi yang diimplementasikan pemerintah merupakan instrumen yang mampu menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini pun termasuk paket stimulus ekonomi yang mendorong konsumsi masyarakat, seperti program bantuan pangan.
"Kebijakan ekonomi seperti pengendalian inflasi, tingkat suku bunga acuan, paket stimulus ekonomi, untuk mendorong konsumsi serta kebijakan belanja yang lebih tepat sasaran untuk aktivitas yang lebih produktif, turut mempertahankan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan satu 2026," ujar dia.
"Selanjutnya dilihat dari sumber pertumbuhan pada triwulan satu 2026, konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94 persen. Hal ini didorong karena memang momentum hari besar keagamaan serta berjalannya program-program prioritas pembangunan pemerintah," tambah Amalia.
Mengenai program stimulus ekonomi yang digencarkan pemerintah sudah jelas terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya ke awak media mengatakan akan terus mengoptimalkan program fiskal sepanjang tahun ini, termasuk program bantuan pangan.
"Sepanjang triwulan satu berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan dan menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global. Nah kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga momentum pencapaian target pertumbuhan di tahun 2026 dan menjadi buffer terhadap gejolak ekonomi global. (Termasuk) akselerasi bantuan pangan April-Juni sebesar 33,2 juta keluarga penerima manfaat," kata Airlangga.
Program bantuan pangan berupa penyaluran beras dan minyak goreng secara gratis memang telah menjadi salah satu program stimulus ekonomi yang diandalkan pemerintah. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan ketersediaan beras dan minyak goreng secara nasional sangat memadai, bahkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) semakin melangit.
"Sekarang ini stok kita untuk (cadangan) beras 5,2 juta ton," beber Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga Menteri Pertanian ditemui di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (5/5/2026).
Dalam catatan Bapanas, selama triwulan pertama tahun ini yaitu Januari sampai Maret 2026, program bantuan pangan masih dijalankan Perum Bulog. Januari dan Februari merupakan perpanjangan dari 2025 dan Maret menjadi permulaan bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan anggaran tahun 2026.
Selama triwulan pertama ini, total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan pangan mencapai 1,85 juta KPM dengan total beras 37,1 juta kilogram dan 7,4 juta liter minyak goreng. Realisasi tersebut terdiri dari Januari dan Februari yang telah disalurkan ke 992,8 ribu KPM dan Maret yang telah berhasil menyasar 864 ribu KPM.
Untuk pelaksanaan bantuan pangan di 2026, Bapanas sendiri telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei. Ini berasal dari permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Perum Bulog pada akhir Maret 2026 lalu. Semula program bantuan pangan ini merupakan periode Februari dan Maret.
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman telah memberi penjelasan tentang swasembada pangan yang diraih Indonesia. Dalam arahan Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan bukan impian lagi karena telah tercapai.
"Presiden kita luar biasa, ini selesai semua. Mimpi kita swasembada selesai. Definisi swasembada selesai. 11 komoditas sesuai Perpres 125 tahun 2022, inilah pangan kita yang harus dijaga. Dari pangan ini, produksi kita 73 juta ton dan kebutuhan kita 68 juta ton, yang kita impor adalah hanya 3 komoditas," urai Kepala Bapanas Amran .
"Total impor ini 3,5 juta ton. 3,5 juta ton kalau dibagi 68 juta ton itu 4,9 persen. 4,9 persen itu dibawah standar FAO. Jadi substansi pangan adalah karbohidrat dan protein. Karbohidrat swasembada, protein swasembada. Ayam kita ekspor, telur kita ekspor. Minyak goreng, kita memenuhi kebutuhan dunia," kata Amran lagi.
Untuk itu, visi Indonesia menjadi lumbung pangan dunia memungkinkan untuk diwujudkan. Faktor geografis dan sumber daya alam menjadi modal besar Indonesia yang tidak dimiliki negara-negara lainnya.
"Ini dunia bisa kita genggam. Kenapa? Indonesia subur, khatulistiwa lewat di kita. Negara lain krisis air, kita air tumpah. Bahan baku, energi dengan pangan, dilempar tumbuh. Dulu dunia menyerang ke Indonesia karena rempah-rempah, bukan tambang. Itulah saatnya nanti Indonesia tinggal landas, menjadi super power dan kita bisa mendikte negara lain," papar Kepala Bapanas Amran.
-------------------
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
275/R-BAPANAS/V/2026
6 Mei 2026
