ACEH — Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan dan logistik bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Hal ini disampaikan dalam Rapat Analisa dan Evaluasi Hari Ke-8 Masa Tanggap Darurat yang digelar di Posko komando tanggap darurat bencana hidrometeorologi aceh tahun 2025 di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (5/12/2025).
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andriko Noto Susanto, mengatakan bahwa pemerintah telah mengonsolidasikan berbagai sumber daya untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu di wilayah terdampak.
Dalam rapat tersebut, Andriko menjelaskan bahwa Kementerian Pertanian bersama Bapanas telah menggalang dana kemanusiaan sebesar Rp75 miliar, bekerja sama dengan berbagai mitra. Sesuai arahan Menteri Pertanian, seluruh dana tersebut dialokasikan untuk mendukung penanganan bencana di Sumatra, termasuk Aceh.
“Sebanyak 73 truk bantuan telah diberangkatkan menuju Aceh dan diperkirakan tiba pada 15 Desember 2025,” ujar Andriko.
Terkait bantuan pangan, Andriko menyebut bahwa stok beras untuk masa tanggap darurat di Aceh masih mencukupi, yaitu sebesar 11.000 ton. Meski demikian, ia menekankan pentingnya percepatan realisasi distribusi dari gudang Bulog.
“Masih ada tujuh kabupaten/kota yang belum merealisasikan penyaluran sama sekali. Kami berharap proses distribusi segera dilakukan. Paling lambat 31 Desember 2025, seluruh penyaluran harus tuntas,” tegasnya.
Ia menambahkan, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas terus memantau kecukupan stok beras untuk kebutuhan masyarakat. Jika masa tanggap darurat diperpanjang, tambahan stok akan kembali disiapkan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf juga menekankan perlunya kerja cepat dan terkoordinasi dalam penanganan bencana, termasuk pengendalian harga kebutuhan pokok, ketersediaan BBM, hingga percepatan pembukaan akses ke gampong-gampong.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh tengah mempertimbangkan pemindahan posko utama ke Aceh Utara agar lebih dekat dengan wilayah terdampak.
“Seluruh SKPA harus bekerja serius agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan dan proses pemulihan dapat berlangsung secepat mungkin,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir meminta laporan distribusi logistik yang lebih rapi dan tepat waktu. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi dengan data harian Bapanas yang dirilis setiap sore. untuk menghindari perbedaan informasi di lapangan.
“Semua laporan distribusi harus terintegrasi. Jangan sampai ada ketidaksesuaian data antara daerah dan Bapanas," kata Nasir.
