BANDUNG — Susut dan sisa pangan (SSP) masih menjadi tantangan serius dalam upaya memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Kajian Bappenas (2021) mencatat, sepanjang 2000–2019 timbulan SSP di Indonesia mencapai 23–48 juta ton per tahun atau setara 115–184 kilogram per kapita per tahun. Padahal, bila dimanfaatkan secara optimal, pangan tersebut berpotensi memberi makan 61–125 juta orang, atau hampir separuh penduduk Indonesia.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendorong peran aktif sektor swasta dalam melakukan redistribusi pangan berlebih sebagai bagian dari upaya penyelamatan pangan. Langkah ini dijalankan melalui penerapan gerakan penyelamatan pangan, penguatan kebijakan dan aksi nyata, serta kolaborasi pentahelix yang melibatkan akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah dan media, salah satunya melalui pengembangan platform Stop Boros Pangan (SBP).
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menegaskan bahwa keterlibatan dunia usaha menjadi kunci dalam menekan pemborosan pangan. “Sektor swasta berada di titik strategis rantai pasok. Melalui redistribusi pangan berlebih yang masih layak konsumsi, perusahaan tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperkuat tanggung jawab sosial, mendukung prinsip ESG, dan berkontribusi pada pengurangan dampak lingkungan,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data Stop Boros Pangan (SBP) per 21 Januari 2026, jumlah pangan yang berhasil diselamatkan sebesar 1.9 juta kg dengan penerima manfaat sebanyak 2,9 juta orang, hal ini menunjukkan tren positif seiring meningkatnya partisipasi pelaku usaha (70 pendonor/pelaku usaha).
“Ini membuktikan bahwa penyelamatan pangan dapat berjalan seiring dengan praktik bisnis berkelanjutan. Ketika kolaborasi terbangun dengan baik, manfaatnya dirasakan bersama oleh perusahaan, masyarakat, dan sistem pangan nasional,” kata Nita.
“Pelaku usaha dapat mulai dengan mengidentifikasi dan menerapkan langkah pencegahan sisa pangan bersama mitra, menyalurkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi melalui jejaring bank pangan dan Dinas Pangan daerah, serta mencatat dan melaporkan seluruh donasi pangan melalui platform Stop Boros Pangan. Langkah sederhana ini berdampak besar bagi penyelamatan pangan nasional,” lanjutnya.
Hasil kajian piloting penghitungan SSP dan penyelamatan pangan tahun 2025 di DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa hypermarket dan hotel memiliki potensi terbesar dalam pengurangan sisa pangan melalui redistribusi. Temuan ini menjadi dasar penguatan kemitraan Bapanas dengan sektor tersebut agar penyelamatan pangan dapat dilakukan secara lebih tepat dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pada 2025 lalu Bapanas telah memfasilitasi mobil penyelamatan pangan berpendingin di lima provinsi, termasuk Jawa Barat. Fasilitas ini telah dimanfaatkan melalui kolaborasi antara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat dengan Foodbank of Indonesia (FOI) Bandung dan Foodbank Bandung Berbagi (FBB) untuk menyelamatkan serta menyalurkan pangan layak konsumsi kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan “Forum Dialog Memperkuat Kemitraan Sektor Publik dan Swasta untuk Penanganan Susut dan Sisa Pangan yang Mendukung Sistem Pangan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau di Jawa Barat” yang diselenggarakan oleh IBCSD di Bandung, Jum’at (23/1/26).
Sementara itu Direktur Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani, dalam menyampaikan bahwa keterlibatan sektor bisnis menjadi elemen penting dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan. “Dalam mendorong sektor bisnis berkontribusi pada pengurangan susut dan sisa pangan guna mendukung target SDGs 12.3, IBCSD menginisiasi GRASP 2030 sebagai platform kolaborasi melalui skema perjanjian sukarela (voluntary agreement). Saat ini, GRASP 2030 telah melibatkan 18 perusahaan sebagai core signatories dan 28 organisasi sebagai associate signatories,” ujarnya.
Pada kesempatan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat, Siti Rochani, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan Kajian Potensi Sisa Pangan sebagai Dasar Strategi Penyelamatan Pangan sepanjang 2025 bekerja sama dengan SEAFAST IPB. “Hasil kajian menunjukkan bahwa penyelamatan pangan di Jawa Barat 70 persen dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, sementara 30 persen difasilitasi melalui mobil penyelamatan pangan. Total donasi pangan yang berhasil diselamatkan mencapai 9.692,4 kilogram dan telah dilaporkan melalui platform Stop Boros Pangan,” jelasnya.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif dunia usaha, Bapanas berharap upaya penyelamatan pangan dapat terus diperluas serta menjadi gerakan bersama, tidak hanya menekan susut dan sisa pangan, tetapi juga memperkuat ketahanan, kemandirian, dan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
