JAKARTA – Adanya kepaduan satu data pangan lingkup nasional sangat dibutuhkan pemerintah, terutama untuk membangun ketahanan pangan. Upaya perbaikan secara terus menerus dijalankan, sehingga program pemerintah dapat terlaksana berdasarkan data yang akurat.

Buah pikiran tersebut diutarakan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat memberikan pidato kunci dalam 'Lokakarya Forum Masyarakat Statistik (FMS): Ada Apa dengan Data Ketahanan Pangan?' di Jakarta pada Rabu (17/7/2024).

"Yang paling utama mengenai data pangan nasional, khususnya untuk ketahanan pangan. Ini memang tidak akan pernah berhenti. Jadi perbaikan-perbaikan terus dijalankan. Kemudian kami di Badan Pangan Nasional sangat merasakan pentingnya adanya satu data pangan nasional dalam implementasi program dan kebijakan yang ada," paparnya.

Arief katakan melalui penyajian data yang akurat dan kredibel, maka pihaknya secara gesit dapat menentukan langkah penanganannya. Ini penting terutama dalam menangani kejadian kejatuhan harga di tingkat produsen. Terlebih Presiden Joko Widodo selalu meminta harga bisa selalu wajar dan baik mulai dari tingkat petani sampai masyarakat.

“Tentunya berbekal data-data yang menggambarkan kondisi lapangan tersebut, suatu langkah antisipatif dapat lebih tepat guna, terutama untuk menyikapi kondisi harga pangan yang fluktuatif. Misal ketika harga jagung di petani mengalami penurunan, kita langsung kerahkan Bulog untuk bantu serap dan lakukan mobilisasi stok ke daerah sentra peternak unggas. Jadi ini merupakan data-driven policy yang akan terus kita kerjakan,” beber Kepala NFA Arief Prasetyo Adi.

"Hari ini saya berbangga hati karena Badan Pangan Nasional bersama Kementan dan instansi lainnya sudah bisa menyiapkan data-data yang dibutuhkan. Ini terus kita perlu sempurnakan, sudah sangat baik, tapi perlu terus disempurnakan. Jadi data-data itu yang kami laporkan dalam rapat bersama Bapak Presiden," sambungnya.

Terdapat salah satu database yang dibangun NFA yaitu panel harga pangan. Melalui kolektivitas yang bersumber dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, pusat informasi pangan ini sekarang sudah menjadi rujukan data harga pangan pokok strategis.

"Kita bangun dashboard dari 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Panel harga pangan ini sekarang menjadi rujukan, karena data entry dan inputnya dari enumerator se-Indonesia. Misalkan datanya itu bergerak naik atau turun, biarkan itu seperti apa adanya dan tidak boleh diintervensi (input datanya)," jelas Arief.

"Dashboard ini ada dari level hulu (produksi) sampai hilir (konsumsi). Datanya bisa menjadi acuan kita bersama-sama. Ini bisa dipertanggungjawabkan karena enumeratornya jelas, sehingga bisa kelihatan kapan input, rerata nasional berapa, daerah mana yang mengalami kenaikan atau penurunan," lanjutnya.

Adapun enumerator dan pengelola database panel harga pangan totalnya ada 1.053 orang terdiri dari 352 enumerator produsen, 653 enumerator konsumen, 38 pengelola database, dan 10 enumerator pusat/grosir. Setiap harinya data diinput paling lambat sampai pukul 13.00 WIB. Lokasi pasar yang jadi sampel merupakan rekomendasi yang bisa dipilih dari berdasarkan usulan dinas pangan pemerintah daerah setempat.

Lebih lanjut, NFA dalam pelaksanaan program bantuan pangan (banpang) yang telah bergulir sejak 2023 sampai 2024, menggunakan data yang dikelola instansi lain. Misalkan banpang penanganan stunting menggunakan data keluarga berisiko stunting dari BKKBN dan banpang beras menggunakan data P3KE Kemenko PMK.

"Mengenai bantuan pangan ke keluarga risiko stunting, ini data BKKBN. Jadi Badan Pangan Nasional tentunya tidak memproduksi data terkait itu, kita percayakan ke BKKBN. Kalau data 22 juta KPM dari Kemenko PMK. Nah ini akan link dengan bapak ibu di sini, karena supaya masukan ke pemerintah dapat lebih seakurat mungkin dan setepat mungkin," sebut Arief.

"Dan selalu saya sampaikan bahwa data ini harus berubah setiap saat. Jadi pemutakhiran data itu sebaiknya setiap 1 bulan sekali dan itu melibatkan dari bottom up, melibatkan RT, RW, Lurah, dan itu harus sangat cepat. Seperti KPM banpang beras di 2024 ini yang digemukkan itu adalah yang di desil 1 dan 2," imbuhnya.

Dalam pemanfaatan P3KE di tahun ini telah mengakomodasi penerima bantuan di tahun 2023 yang telah memenuhi kriteria lanjut usia tunggal, miskin, dan rentan. Distribusi KPM di 2024 merupakan KPM baru sebanyak 57 persen dibandingkan distribusi data penerima pada tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi kelompok pengeluaran, kelompok desil 1 dan 2 mengalami peningkatan persentase komposisi dibandingkan tahun lalu. Sebanyak 98,12 persen dari kelompok desil 1 dan 88,46 persen kelompok desil 2, telah termasuk bagian KPM banpang beras di tahun ini. Di tahun sebelumnya, persentase kelompok desil 1 dan 2 tidak sampai 50 persen yang termasuk KPM.

Di acara yang sama, Ketua Umum FMS Profesor Bustanul Arifin mengemukakan peran FMS adalah sebagai pemberi saran masukan ke pemerintah dalam hal peningkatan kualitas data. "FMS ada untuk meningkatkan kualitas data, terutama yang dihasilkan oleh pemerintah. Jadi diminta atau tidak diminta, kami memberikan masukan, analisis sampai mungkin saran untuk perbaikan mulai dari metodologi sampai pada penerapannya," ucapnya.

"Lokakarya ini menjadi tanggung jawab ke publik dari FMS. Lalu satu lagi, hari ini teman-teman di DPR sedang merevisi Undang-Undang tentang statistik dan di Undang-Undang itu sudah memasukkan hal-hal baru, seperti tanggung jawab kalau ada kebocoran data seperti apa, kemudian governance yang lain. Kita kawal terus supaya isinya seperti yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia," tuturnya.

——————————————————

*Siaran Pers*

*Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)*

142/R-NFA/VII/2024

17 Juli 2024

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

komunikasi@badanpangan.go.id

Telp : 087783220455