Dalam rangka implementasi UU nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa setiap badan publik wajib membuka semua akses informasi publik kepada masyarakat, maka diperlukan pemahaman dan kesamaan persepsi dalam penyediaan dan pengelolaan informasi publik dilingkup Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan).

Sebagai komitmen terhadap kewajiban tersebut, BKP melaksanakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi seluruh pejabat dan pegawai lingkup BKP pada Kamis (1/8).

Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Riwantoro mengungkapkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini dia berharap seluruh pegawai BKP memahami kewajiban pentingnya mengelola informasi publik.

“Tidak cukup hanya memahami. Tetapi harus, diimplementasikan dalam tugas sehari-hari, dan dilandasi keyakinan bahwa kinerja ketahanan pangan akan berhasil dengan baik apabila dilaksanakan secara terbuka," ungkapnya

Wakil Ketua Komisi Informasi Publik Hendra J Kede sebagai narasumber pada acara ini mengungkapkan bahwa, pengelolaan negara dengan prinsip keterbukaan merupakan amanat Presiden untuk mewujudkan tujuan negara menjadi empat besar kekuatan dunia 2045.

"Seluruh urusan pengelolaan negara perlu dikelola dengan prinsip keterbukaan yaitu transparansi/ akuntabel, aksebilitas/ mudah diakses dan melibatkan partisipasi publik" ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa peran Badan Ketahanan Pangan sangat penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai empat besar kekuatan dunia 2045 dan hanya dapat tercapai jika urusan ketahanan pangan ini dikelola dengan prinsip keterbukaan informasi.

"Indonesia bisa menjadi empat besar kekuatan dunia tahun 2045, jika ketahanan pangannya prima. Tugas mulia ini ada pada pundak Badan Ketahanan Pangan," ujar Hendra J Kede.