Badan Ketahanan Pangan (BKP) akan menjadikan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) dalam penetapan lokasi kegiatan sebagai basis membangun sistem pangan yang kokoh, yang akan didukung Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Desa - Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Kesehatan. "Melalui raker pertama BKP Kementan dalam 10 tahun terakhir, peta FSVA dijadikan sebagai basis dalam penetapan lokasi kegiatan BKP," kata Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi dalam sambutannya di Bogor, Kamis (14/9) usai membuka rapat kerja BKP Kementan mewakili Mentan Andi Amran Sulaiman yang berhalangan hadir. Menurutnya, pengembangan FSVA oleh Kementan didukung lembaga bantuan kemanusiaan PBB, World Food Program (WFP) sejak 2002 saat ini menjadi dasar bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menentukan lokasi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, dan rawan pangan. "Dapat kami sampaikan pula bahwa organisasi pangan dunia FAO menyampaikan apresiasi kepada Indonesia sebagai salah satu negara pertama di dunia yang mengadopsi parameter Sustainable Development Goals(SDGs), khususnya target SDGs kedua, dengan indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalence of Undernourishement atau PoU," katanya. Momen Strategis Raker dua hari yang berlangsung hingga hari ini, menjadi momen strategis BKP Kementan dalam sinergi program dan kegiatan baik pemerintah, lintas kementerian/lembaga maupun sektor swasta, untuk bersama-sama menyukseskan program ketahanan pangan. Menurut Agung, raker ini mempertemukan dan mengonsolidasikan seluruh mitra kerja BKP Kementan dengan melibatkan empat kementerian (perdagangan, desa - pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi), unsur pemerintah dan BUMN, perusahaan swasta, dan lintas eselon satu lingkup Kementan, dan partisipasi unit kerja dinas ketahanan pangan provinsi dari seluruh Indonesia. "BKP Kementan juga memberi apresiasi dan mendukung kinerja Dinas Ketahanan Pangan Maluku dan Maluku Utara sebagai pelaksana kegiatan Smallholder Livelihood Development Project in Eastern Indonesiaatau SOLID," kata Agung Hendriadi. Dia menambahkan, kegiatan raker BKP Kementan akan ditindaklanjuti dengan workshop upaya-upaya percepatan pelaksanaan program/kegiatan 2017 dan refocusing rancangan alokasi kegiatan 2018. sumber :www.berita2 bahasa.com