Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi mengapresiasi serap gabah yang dilakukan Provinsi Gorontalo, 2017 lalu.

"Sergap di Gorontalo ini istimewa, karena capaiannya luar biasa dan bisa surplus. Dari surplus yang ada, bisa untuk cadangan pangan daerah, bahkan cadangan pangan nasional," kata Agung dalam rapat koordinasi serap gabah petani (sergap) dan pengembangan jagung se- provinsi Gorontalo di kantor Gubernuran, Selasa (13/2).

Namun demikian, Agung mengingatkan, selain gabah jagung juga harus diperhatikan.

"Gorontalo ini sebagai daerah sentra produksi jagung nasional, karena itu selain kegiatan sergap harus dilakukan dengan baik, juga harus diperhatikan serap jagung petani atau serjap," jelas Agung.

Menurut Agung, tim sergap harus bekerja optimal, agar harga gabah dan jagung tidak jatuh dan merugikan petani.

"Andalan satu-satunya serap gabah dan jagung, adalah Bulog. Karena itu, Kadivre dan Subdivre harus segera melakukan serap gabah dan jagung," tegas Agung.

Sebelumnya, Asisten I Pemerintah Provinsi Gorontalo H. Anis Naki mengatakan masalah pangan sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan membangun sumber daya manusia berkualitas.

"Karena itu, saya minta agar Tim Sergap melakukan pengawasan harga gabah agar tidak jatuh dan merugikan petani. Dengan demikian cadangan pangan bisa tercukupi," ujar Anis.

Sedangkan, Kepala Dinas Pertanian Gorontalo, Mulyadi D Mario mengatakan realisasi produksi padi tahun 2017 sebesar 344.870 ton atau setara dengan 203.672 ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi 129.202 ton, sehingga surplus 67.800 ton.

Berdasarkan laporan subdivre Bulog Gorontalo serapan gabah tahun 2017 dari target 4.820 ton, realisasi mencapai 3.914 ton atau mencapai 81 persen.

Untuk Jagung, tahun 2017 mencapai 363.328 ton atau meningkat 16,05 persen dibanding 2016 yang hanya mencapai 304.999 ton.

Sementara realisasi produksi jagung 2017 mencapai 1.552.136 ton atau meningkat 70,31 persen dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai 911.350 ton.

 Rakor dihadiri jajaran pemerintah propinsi Gorontalo, kabupaten/kota, unsur forkopinda, TNI, BRI, sub divre Bulog, akademisi dan stakeholder lainnya.