Panen raya padi sudah dimulai di beberapa daerah di Tanah Air. Salah satunya Provinsi Sumatra Selatan. Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPR RI meminta Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk menyerap produksi dalam negeri. Hal tersebut menjadi salah satu bahasan utama dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke PT. Pupuk Sriwidjaja, Kota Palembang, Provinsi Sumatra Selatan, Senin (29/4/2024).
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Maino Dwi Hartono mengatakan akan memantau perkembangan penyerapan hasil panen gabah dalam negeri.
“Sesuai Arahan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, kami ditugaskan untuk terus memantau penyerapan Bulog di daerah - daerah. Terutama dalam rangka memantau penyerapan hasil panen gabah dalam negeri, sekaligus untuk menjaga harga di tingkat produsen." Ujar Maino
Kesiapan Bulog dalam menyerap gabah dalam negeri sampai dengan tanggal 28 April 2024 kemarin tercatat sudah mencapai 215 ribu ton, dengan target sampai musim panen bulan Mei mencapai 600 ribu ton.
“Gabah kering giling pada saat dibeli sesuai dengan kriteria Bulog, dari peningkatan tersebut, produksi gabah di Sumatra Selatan pada tahun 2023 mencapai 2.832.770 ton GKG, atau meningkat sebanyak 57.700 ton (2,08 persen) dibandingkan tahun 2022.” Tuturnya
Untuk mengoptimalkan serapan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan fleksibilitas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang memungkinkan Bulog menyerap gabah/beras dan menjaga harga di tingkat petani. Kebijakan fleksibilitas sejak awal April 2024 hingga 30 Juni 2024 ditujukan untuk mendorong peningkatan serapan Bulog pada periode panen raya.
"Yang terpenting adalah produksi petani di musim panen ini terserap semua. Tidak ada petani yang rugi karena gabahnya dibeli dengan harga di bawah keekonomiannya. Namun perlu diperhatikan kulitasnya sehingga yang didistribusikan ke masyarakat itu berasnya beras bagus, semuanya baik." kata Maino
Lebih lanjut Maino menjelaskan untuk menentukan HPP gabah/beras NFA memperhatikan struktur ongkos usaha tani di petani agar mendapatkan keuntungan yang wajar. Kemudian juga memperhatikan agar tercipta margin yang wajar di penggilingan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi IV DPR RI, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Pupuk Indonesia, ID FOOD, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Turut mendampingi pula Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatra Selatan serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatra Selatan.
#BadanPanganNasional #NationalFoodAgency #Bapanas #NFA #PanganKuatIndonesiaBerdaulat #KetahananPangan #KunkerDPR #HargaBeras
