Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai offtaker serta stabilitator pasokan dan harga pangan di daerah. 

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA Nyoto Suwignyo saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR-RI ke Provinsi Sumatera Selatan di kawasan terpadu pengembangan komoditas cabai Lubuklinggau pada Rabu (6/12/2023).

"Jadi peran BUMD dan BUMDes perlu diperkuat untuk pemenuhan cadangan pangan daerah serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Selain itu apabila terjadi bencana atau rawan pangan, dapat segera diatasi sehingga kondisi krisis pangan tidak sampai terjadi," ungkap Nyoto. 

BUMD bisa berperan untuk menyerap hasil produksi lokal sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). CPPD ini sangat bermanfaat untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta upaya pengendalian inflasi, tentunya diikuti dengan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagaimana kerap disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi. 

Senada dengan Nyoto, Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Budhy Setiawan berharap Pemda bisa membentuk BUMD yang bisa menyerap hasil panen petani dan peternak khususnya ketika harga sedang jatuh. Menurutnya hal ini juga memberikan dampak positif dalam upaya pengendalian inflasi. 

"Jadi sudah banyak Pemerintah Daerah yang sudah mendirikan BUMD yang bergerak di bidang pertanian, tetapi di bidang penyerapan dan pengolahan hasil pertaniannya. Paling tidak itu bisa membantu terhadap stabilisasi harga, yang berikutnya itu akan membantu nantinya kepada pengendalian inflasi di daerah," ujarnya. 

Turut hadir Dirjen PSP Kementan Ali Jamil, Dirut ID FOOD Frans Tambunan, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita, PJ Walikota Lubuklinggau H. Trisko Defriyansa, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau Cikwi.