Dalam mengatasi dinamika yang kerap terjadi di dalam ekosistem perunggasan nasional, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengusung skema closed loop dengan mengoptimalkan peran BUMN. Skema ini tengah dirancang guna dapat mendukung upaya stabilisasi pasokan dan harga unggas melalui PT Berdikari sebagai salah satu anggota ID FOOD.
“Problem kita biasanya yang selalu kami dengar adalah harga. Tatkala harga turun, kita pasti rame. Begitu harganya sudah wajar, lupa sama closed loop. Artinya apa, artinya ada beberapa hal yang harus kita selesaikan. Oleh karena itu, ini penting kita membangun closed loop,” papar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa kala menjadi pembicara dalam seminar nasional bertajuk ‘Tanggung Jawab Pemerintah dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional’ yang digelar oleh Pusat Studi Pengembangan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor (PSP3 IPB) dengan Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) di Bogor, Rabu (24/1/2024).
“Namun sedang kami godok sesuai arahan Bapak Kepala NFA, karena kita akan mendorong BUMN kita, PT Berdikari menjadi salah satu integrator yang baru dengan bagaimana kita mendorong Berdikari sebagai bapaknya teman-teman peternak mandiri, sehingga dengan adanya ini, (peternak mandiri) akan bisa bersaing. Dengan syarat Berdikari hanya menyediakan pakan, kemudian menyediakan GPS (Grand Parent Stock)-nya. Nanti tatkala closed loop ini sudah terbentuk, (butuh) komitmen kita menjaga close loop yang baru ini,” lanjutnya.
“Sebenarnya kami masih menunggu. Diskusinya masih panjang dengan teman-teman Berdikari karena bagaimana pun, ini tetap membutuhkan mekanisme. Teman-teman Kementerian BUMN juga punya mekanisme yang relatif khusus, butuh pembahasan lebih panjang. Kemudian juga (perlu) masukan dari teman-teman (peternak). Karena bagaimana pun, ini membutuhkan biaya, butuh dana, yang mana pemanfaatan dana di BUMN butuh juga mitigasi risiko yang relatif penting,” sambungnya.
Deputi NFA I Gusti Ketut Astawa turut menekankan penguatan ekosistem perunggasan nasional. Salah satu hal yang perlu dibangun bersama adalah keterpaduan data peternak. Dengan adanya data yang padu dan lengkap, maka pemerintah dapat lebih mudah dalam formulasi kebijakan yang tepat.
“Saya juga ingin mendorong bagaimana memperkuat yang namanya data. Contoh kecil kita ingin memberikan bantuan terkait jagung, saat itu agak lumayan lama mengumpulkan yang namanya data peternak," ungkapnya.
"Kalau kita sudah punya (data), pemerintah akan gampang membuat satu kebijakan. Oleh karena itu kami imbau, segera bapak ibu (peternak) lakukan pendaftaran, sekaligus juga memperkuat data yang diperlukan oleh Kementan, sehingga ke depan kalau ada bantuan, apapun namanya lagi, tidak lagi diulang-ulang,” tandasnya.
Untuk diketahui, sampai 24 Januari 2024, realisasi penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) yang telah dilaksanakan NFA bersama Perum Bulog telah mencapai 87.833.255 kg. Adapun pagu yang telah ditetapkan yang ditargetkan kepada peternak di 14 provinsi total secara nasional adalah 195.475.170 kg.
Dalam seminar nasional hari ini turut hadir antara lain Kepala Pusat PSP3 IPB Profesor Muladno, Ketua KPUN Alviano Antonio, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian Agung Suganda, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika, dan Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo.
