JAKARTA - Upaya menekan susut dan sisa pangan (SSP) terus diperkuat pemerintah, termasuk dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Pangan Nasional (Bapanas) mendorong pengelolaan sisa pangan yang lebih terukur melalui pemanfaatan platform Stop Boros Pangan (SBP), agar program pemenuhan gizi masyarakat berjalan efektif sekaligus meminimalkan pemborosan pangan.
Penguatan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Platform Stop Boros Pangan dalam rangka pencegahan sisa pangan dan penyelamatan pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar secara daring pada Rabu (11/3/2026).
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menegaskan bahwa pengelolaan sisa pangan menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus memastikan setiap pangan dimanfaatkan secara optimal.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Tentunya kita juga harus memastikan pelaksanaannya berjalan efisien. Karena itu, upaya penyelamatan pangan menjadi bagian penting yang harus kita dorong bersama,” ujar Sarwo Edhy.
Ia menjelaskan, Indonesia juga memiliki komitmen kuat untuk mengurangi pemborosan pangan sebagaimana tertuang dalam target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 12.3. Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Dalam RPJMN tersebut, pengelolaan susut dan sisa pangan menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam Program Ekosistem Ekonomi Sirkular yang masuk dalam Prioritas Nasional (PN) 2. Pemerintah menargetkan penyelamatan pangan sebesar 3 hingga 5 persen setiap tahun sebagai bagian dari upaya menekan pemborosan pangan,” jelasnya.
Sarwo menambahkan, dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Bapanas juga memiliki peran dalam penanganan sisa pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
“Melalui Gerakan Selamatkan Pangan, kami berupaya memastikan pangan yang masih layak konsumsi tidak terbuang. Pangan berlebih yang masih aman harus bisa dimanfaatkan kembali untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Lebih lanjut, Sarwo menuturkan bahwa upaya penyelamatan pangan dijalankan melalui tiga strategi utama, yakni pencegahan sisa pangan, fasilitasi dan aksi penyelamatan pangan, serta penguatan data dan informasi penyelamatan pangan.
“Karena itu, pengumpulan data menjadi langkah penting untuk memantau sekaligus mengurangi potensi pemborosan pangan, termasuk yang dapat timbul dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Sarwo Edhy.
Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen (Purn) Sarwono, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang baik bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok penerima manfaat lainnya.
Ia menambahkan, dalam pelaksanaannya program tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan sistem pangan, termasuk upaya pencegahan dan pengurangan sisa pangan.
“Kami berharap kegiatan bimbingan teknis aplikasi Stop Boros Pangan ini dapat memberikan manfaat besar dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, sekaligus mendukung upaya penyelamatan pangan secara nasional,” ujar Sarwono.
Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola SPPG di wilayah barat Indonesia yang meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Melalui kegiatan ini, Bapanas berharap para pengelola SPPG semakin aktif melakukan pencegahan dan penyelamatan pangan serta melaporkan data melalui platform Stop Boros Pangan sehingga pangan berlebih yang masih aman dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.
Pelaksanaan Bimtek Aplikasi Stop Boros Pangan dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 11-13 Maret 2026 dengan partisipan para pengelola SPPG yang terbagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur.
------------------------
