Situasi geopolitik dunia yang tidak stabil dan perubahan iklim ekstrem seperti terjadi yaitu El Nino yang mengakibatkan terjadinya kekeringan sehingga menyebabkan melonjaknya harga sejumlah komoditas pangan, kondisi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan kondisi ketahanan pangan dan gizi nasional maupun global dan merupakan tantangan utama untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Maino Dwi Hartono pada Rapat Kelompok Kerja Khusus (Pokjasus) tentang Prakiraan Strategi Nasional (Kirstranas) Tahun 2025 Bidang Sosial Budaya di Kantor Dewan Ketahanan Nasional RI Jakarta, Jum’at (15/3/2023).
“Berdasarkan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2021, NFA memiliki tanggung jawab untuk mengamankan 9 komoditas bahan pangan yaitu beras , jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas dan cabai”, papar Maino.
Lebih lanjut Maino menyebutkan bahwa selain berfokus pada stabilitas kondisi pangan nasional, NFA juga turut berkontribusi pada upaya diversifikasi konsumsi pangan dan perbaikan gizi masyarakat Indonesia. Sebagaimana diketahui, tingkat keragaman konsumsi pangan diukur dengan skor Pola PPH yang mengalami peningkatan dari 92,9 pada tahun 2022 menjadi 94,1 pada tahun 2023. Skor PPH ini telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 94.
Sementara itu juga terjadi penurunan daerah rentan rawan pangan pada tahun 2023 bila dibandingkan sebelumnya (2022). “Terjadi Penurunan daerah rentan rawan pangan di tahun 2023 menjadi 68 kab/kota dari yang sebelumnya pada tahun 2022 yaitu 74 kab/kota” jelas Maino.
Kaitan dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan Badan Pangan nasional mendukung RPJMN 2025-2029 yaitu penurunan stunting, penguatan logistik komoditas pangan, pengendalian inflasi pangan bergejolak serta mendukung kemandirian pangan (ketersediaan, konsumsi, tata kelola pangan).
Sementara itu Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Strategis Nasional, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Penginderaan, Laksma TNI Berkat Widjanarko saat membuka rapat menyebutkan bahwa rapat ini bertujuan untuk menyusun rencana kerja pemerintah di tahun 2025 nanti. “Kami mengharapkan saran dan sumbangan pemikiran terkait isu-isu strategis yang dapat menjadi rujukan penyusunan program prioritas pembangunan aspek sosial dan budaya di tahun 2025” jelas Berkat Widjanarko.
Hadir pada rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KKP), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemen Parekraf) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
