Dalam rangka penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan logistik pangan, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) selenggarakan pertemuan Evaluasi Kegiatan Distribusi dan Cadangan Pangan TA 2023 dan Rencana Kegiatan TA 2024 di Aston Batam Hotel & Residence, Batam, Kepulauan Riau pada Rabu-Jumat (17-19 Januari 2024).
Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani dalam arahannya menyampaikan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, pemerintah perlu melakukan penugasan dan pengelolaan CPP dalam rangka menjaga ketersediaan pangan di seluruh wilayah NKRI.
“Bantuan pangan sebagai bentuk pengelolaan CPP diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjaga stabilitas dan harga pangan. Salah satu dampak penyaluran bantuan pangan terhadap inflasi beras, yaitu efektif menurunkan inflasi,” ujar Rachmi.
Dijabarkan oleh Rachmi, dalam rangka penguatan ketersediaan dan stabilisasi pangan wilayah NFA selama tahun 2022 - 2023 telah melakukan penempatan 30 unit sarana dan prasarana (sarpras) rantai dingin (cold chain) berupa cold storage, reefer container, air blast freezer, dan heat pump dryer di 12 provinsi wilayah sentra produsen. Pada tahun 2024 NFA menargetkan pengadaan sarana prasarana logistik pangan sebanyak 13 unit.
Hal ini sesuai dengan arahan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi yang menyatakan bahwa ketahanan pangan nasional harus berlandaskan kemandirian dan kedaulatan. Hal tersebut hanya dapat di wujudkan jika seluruh stakeholders bersinergi dan saling mendukung.
Di sisi lain Ketua Perkumpulan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Aneka Usaha Seluruh Indonesia (PERDASI) Agung Rochmadi menyampaikan perlunya kolaborasi BUMD dan Kerja sama antardaerah, kabupaten dan provinsi untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi.
“Kebijakan logistik dalam stabilisasi harga pangan memerlukan suatu sistem informasi logistik yang terintergrasi holistik dan dapat dilakukan perencanaan tindakan,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Perum BULOG, IDFood, PPK Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dan Kepala Dinas dan perwakilan dari Dinas Pangan di 38 Provinsi.
