Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi pangan berlebih melalui penguatan standar redistribusi pangan di Indonesia. Upaya ini dilakukan agar pangan yang masih layak dan aman dikonsumsi tidak berakhir sebagai limbah, melainkan bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Bapanas, Budi Waryanto, mengatakan komitmen tersebut telah menjadi bagian dari arah kebijakan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pengelolaan Susut dan Sisa Pangan (SSP) ditetapkan sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo di bawah Program Prioritas Ekosistem Ekonomi Sirkular pada Prioritas Nasional ke-2.
“Melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN, pemerintah menetapkan target penyelamatan pangan sebesar 3 hingga 5 persen setiap tahun, mulai 2025 sampai 2029,” ujar Budi saat ditemui di Semarang, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, penyelamatan pangan menjadi langkah mendesak di tengah masih tingginya pangan berlebih yang sebenarnya layak konsumsi. Jika dikelola dengan baik, pangan tersebut dapat segera disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menekan praktik pemborosan pangan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Bapanas mendorong aksi SSP melalui fasilitasi mobil penyelamatan pangan. “Fasilitasi mobil ini merupakan intervensi nyata pemerintah untuk memperkuat gerakan penyelamatan pangan di daerah,” kata Budi.
Pada 2025, bantuan mobil penyelamatan pangan disalurkan ke lima provinsi yang dinilai aktif melakukan aksi penyelamatan pangan bersama penggiat dan bank pangan lokal, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Mobil tersebut dimanfaatkan untuk menjemput donasi pangan sekaligus menyalurkan pangan yang berhasil diselamatkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Badan Pangan Nasional juga meluncurkan platform digital Stop Boros Pangan melalui laman sbp.badanpangan.go.id. Platform ini memungkinkan pemantauan secara real time terhadap pangan yang berhasil diselamatkan dan didistribusikan, sekaligus memperkuat ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Dyah Lukisari, mengapresiasi dukungan Badan Pangan Nasional berupa bantuan kendaraan penyelamatan pangan. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi pengungkit penting bagi penguatan gerakan penyelamatan pangan di daerah.
“Dengan adanya bantuan fasilitasi ini, penyelamatan pangan di Jawa Tengah bisa dilakukan lebih masif sekaligus menjadi inisiasi pembentukan lembaga-lembaga penggiat pangan baru,” ungkap Dyah.
Sebagai informasi, jumlah pangan yang berhasil diselamatkan di Jawa Tengah mengalami peningkatan signifikan. Pada 2025, total pangan yang diselamatkan mencapai 33.673 kilogram, meningkat dibandingkan 2024 sebesar 18.855 kilogram atau naik sekitar 78 persen.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bapanas juga melakukan kunjungan ke lembaga penggiat pangan Berkah Pangan Lestari di Kota Salatiga. Salah satu relawan, Siti Sulami, memaparkan berbagai kegiatan edukasi yang telah dilakukan kepada masyarakat.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak membuang pangan berlebih yang masih layak konsumsi. Pangan yang didonasikan kemudian akan kami salurkan ke posyandu, panti jompo, penyandang disabilitas, serta panti asuhan di Salatiga,” kata Siti.
Siti berharap ke depan semakin banyak relawan, khususnya anak muda, yang terlibat dalam gerakan penyelamatan pangan. “Saat ini penggiat yang aktif masih didominasi lansia, anak mudanya belum banyak. Kami berharap ke depan semakin banyak generasi muda yang mau bergerak bersama menyelamatkan pangan di Kota Salatiga,” ujarnya.
