JAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendorong pemerintah daerah untuk terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mengendalikan inflasi. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, alokasi dana dekonsentrasi melalui NFA harus dioptimalkan oleh daerah sebagai instrumen dalam menghadirkan bahan pangan yang murah di tengah dinamika harga pangan yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan inflasi.
“Saat ini dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui Badan Pangan Nasional dapat dioptimalkan oleh daerah. Oleh karena itu saya mendorong pemerintah daerah dapat segera melakukan akselerasi program dan kegiatan sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas” ujar Arief dalam keterangannya, Selasa (26/09/2023) di Jakarta.
Menurutnya, GPM menjadi salah satu instrumen pengendalian inflasi pangan di mana pemerintah menyediakan berbagai bahan pangan pokok strategis antara lain beras, minyak goreng, daging ayam, daging sapi, cabai, bawang, dan lainnya dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar.
“Kami mendorong seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia agar secara rutin setiap minggu melakukan GPM dan operasi beras SPHP yang berkolaborasi dengan Perum Bulog dan stakeholder pangan terkait.“ kata Arief.
Arief mengatakan, pengendalian inflasi pangan bukan hanya menjadi concern pemerintah pusat, tapi juga didukung oleh upaya bersama pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo agar secara serius melakukan langkah-langkah pengendalian inflasi dengan memasifkan bantuan pangan beras. Ini salah satu upaya membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ungkap Arief.
“Badan Pangan Nasional berkomtimen penuh terhadap upaya pengendalian inflasi ini, dan melalui Rakor Pengendalian Inflasi yang secara rutin digelar kemendagri kita berharap dinamika pangan yang kita hadapi hari ini dapat secara bersama kita atasi dengan berbagai upaya ekstra effort dalam rangka pengendalian inflasi pangan, salah satunya dengan memobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, serta operasi pasar dengan GPM. ” ujarnya.
Upaya menggencarkan GPM untuk pengendalian inflasi juga mendapat dukungan penuh dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dalam Rakor Inflasi, Senin (25/09/2023), Mendagri Tito meminta agar pemerintah daerah segera memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut mengingat realisasinya baru mencapai 3 persen.
Hingga saat ini, baru 22 provinsi yang memanfaatkan dana dekonsentrasi tersebut, dan masih terdapat 16 provinsi yang belum memanfaatkan dana Dekonsentrasi yakni Sulawesi Barat, Banten, Papua, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, DI Yogyakarta, dan DKI Jakarta.
Mendagri Tito juga menambahkan, selain anggaran dana dekonsentrasi dari NFA, pemerintah daerah juga diminta untuk mengoptimalkan APBD dan BTT untuk menggelar GPM.
“Jadi, kalau harga-harga naik, segera lakukan Gerakan Pangan Murah dengan inisiatif pemda. Belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pemerintah provinsi, kabupaten/kota. BTT ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan intervensi pengendalian inflasi. Saya mendorong agar kepala daerah manfaatkan betul BTT ini,” ujar Tito.
Adapun sejak Januari hingga Agustus 2023 total kegiatan GPM dilaksanakan di 877 lokasi di 35 provinsi dan 320 kabupaten/kota, dan akan terus bertambah seiring dengan pemanfaatan dana dekonsentrasi yang diturunkan melalui NFA untuk menggencarkan GPM.
——————————
Siaran Pers
Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)
210/R- NFA/IX/2023
26 September 2023
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
komunikasi@badanpangan.go.id
Telp : 087783220455
